Komparasi Praktik Kawin Tangkap dan Kawin Panjar Oleh : Pendeta Paul Jalvins Solissa (Pendeta GPM)

by
Paul Jalvins Solissa, Pendeta GPM. FOTO : DOK PRIBADI

Menelisik Sejenak Praktik Kawin Tangkap Dan Kawin Panjar

Kawin tangkap adalah salah satu praktik perkawinan dalam masyarakat Sumba, NTT. Sementara kawin panjar adalah praktik perkawinan dalam masyarakat Buru, Maluku. Baik kawin tangkap maupun kawin panjar adalah praktik perkawinan turun temurun dalam kedua komunitas masyarakat, sehingga telah diangap sebagai sebuah tradisi budaya (adat).  Istilah kawin tangkap merupakan terjemahan bebas dari bahasa Sumba Timur, yaitu Piti Maranggang (ambil dalam pertemuan) dan Piti Rambang (ambil rampas) atau di Sumba Tengah Yappa Mawinni atau Palai Nidi.

Piti Maranggang (Ambil dalam pertemuan) adalah praktik perkawinan dimana pihak perempuan dan keluarganya tidak mengetahui sama sekali niat dari pihak keluarga laki-laki. Perempuan yang berada dalam perjalanan dijemput oleh pihak laki-laki untuk dibawa dirumahnya. Sedangkan Piti Rambang (Ambil rampas/paksa) adalah praktik perkawinan yang sama dengan Piti Maranggangu. Perbedaannya ialah bahwa praktik ini dilakukan di rumah perempuan. Perempuan dapat dilepaskan jika pihak keluarga laki-laki dapat memberi emas dan hewan yang harus diberikan. Jadi praktik kawin tangkap adalah tindakan mengambil perempuan dengan paksa untuk dijadikan isteri tanpa diketahui oleh perempuan.

Pada awalnya jenis perkawinan ini hanya di lakukan oleh kalangan bangsawan, mengingat jumlah belis yang harus dibayarkan sangat tinggi. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya jenis perkawinan ini dilakukan pula oleh kalangan biasa. Gadis yang ditangkap biasanya adalah anak paman, atau memiliki hubungan kawin mawin, kendati laki laki dan perempuan tidak saling mencintai. Adapun tujuannya adalah untuk memelihara hubungan kekeluargaan, masalah warisan harta agar tidak jatuh pada keluarga lain, dan tidak jarang perkawinan jenis ini dilakukan tanpa ada hubungan keluarga atau cinta demi menunjukan kejantanan laki laki. Kawin tangkap dapat dilakukan di tempat umum, seperti di jalan, pasar, tempat mengambil air, tempat pesta bahkan di rumah korban. Hal ini untuk menunjukkan kehebatan atau keperkasaan pihak laki-laki pada khalayak ramai.

Dalam kawin tangkap tersebut, perempuan ditangkap, dipaksa dan dibawa kerumah laki-laki untuk dijadikan isteri. Sekalipun perempuan melawan dan memberontak, dia tetap saja tidak memiliki daya untuk melepaskan dirinya. Kawin panjar atau yang dikenal juga dalam masyarakat di Pulau Buru (Buru Selatan) dengan sebutan kawin sihit (kawin piara). Proses perkawinan Sihit terjadi ketika seorang laki-laki muda atau yang sudah tua atau bahkan laki-laki yang sudah mempunyai istri ingin memiliki seorang istri baru, maka laki-laki tersebut dapat melakukan perkawinan dengan cara Sihit. Proses Kawin panjar dapat dilakukan ketika anak perempuan masih kecil dan masih berada pada jenjang sekolah dasar bahkan masih dalam kandungan ibunya.

Kawin panjar didahului dengan proses pemberian harta kawin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sejak perempuan tersebut masih berada di dalam kandungan hingga perempuan lahir dan bertumbuh serta dirasakan telah pantas untuk diambil ke dalam keluarga laki-laki. Ketika keluarga calon suami membawakan harta sihit (harta panjar) kepada keluarga perempuan dan ketika di terima, saat itulah kawin panjar telah terjadi.

Dalam praktik kawin panjar tidak ada masa berpacaran, oleh karena perkawinan ditentukan oleh pihak laki-laki yang telah melakukan panjar dan telah disetujui pula oleh keluarga perempuan yang menerima harta sihit. Bahkan ada perempuan yang masih berusia delapan atau sembilan tahun telah diambil dari keluarganya oleh pihak laki-laki (calon suami). Proses pemberian harta ini biasanya disesuaikan dengan permintaan keluarga perempuan berdasarkan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.

Kesamaan mendasar di antara kedua praktik perkawinan ini adalah tentang pemberian harta kawin yang bernilai sangat besar (baik dalam bentuk uang, hewan atau benda prasyarat kawin yang lain), dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sementara perbedaan paling mendasar antara kedua praktik perkawinan ini adalah tentang persetujuan keluarga, di mana dalam kawin tnagkap perempuan dan keluarganya sama sekali tidak tahu tentang niat dari pihak laki-laki sementara dalam kawin panjar telah ada persetujuan awal dari pihak perempuan dan pihak laki-laki.

Praktik Kawin Tangkap Dan Kawin Panjar; Antara Menjaga Tradisi Budaya Atau Memperjuangkan Kemanusiaan

Praktik kawin tangkap maupun kawin panjar seringkali dipandang sebagai adat istiadat yang sah pada kedua komunitas masyarakat. Jika kita melihat uraian singkat tentang praktik kawin tangkap dan kawin panjar di atas, maka akan tergambar jelas bahwa kedua praktik perkawinan ini sesungguhnya merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat, baik di Sumba maupun di Pulau Buru (Buru Selatan). Ada dua hal yang dapat dijadikan sebagai titik ukurnya yakni :

1. Adanya harta kawin yang menjadi salah satu syarat utama dalam sebuah adat perkawinan
2. Praktik-praktik ini telah berlangsung lama (puluhan tahun) sejak dulu.
Persoalannya adalah apakah praktik kawin tangkap dan kawin panjar ini harus kita wariskan terus menerus dalam kehidupan masyarakat di kedua komunitas? Ataukah praktik-praktik ini perlu direintepretasikan kembali dan dikontruksikan ke dalam bentuk-bentuk perkawinan yang baru dalam masyarakat.

Loading...

Memang merekontruksikan sebuah praktik adat yang telah menjadi tradisi lama dalam masyarakat tidak pernah mudah. Kita membutuhkan proses yang panjang untuk melakukannya. Meskipun begitu, pemberian unsur-unsur baru terhadap sebuah praktek kebudayaan yang menggerus nilai-nilai kemanusiaan, itu perlu dilakukan. Salah satunya adalah dengan memiliki cara pandang baru terhadap praktik budaya tersebut. Cara pandang baru adalah salah satu pintu masuk yang dapat dipakai untuk mereintepretasikan kembali unsur-unsur kebudayaan (adat istiadat dan tradisi lama) ke dalam kehidupan masyarakat di masa kini. Oleh sebab itulah, saya mencoba untuk melihat praktik kawin tangkap dan kawin panjar dari kacamata kesetaraan gender. Ini tidak berarti saya mengabaikan nilai-nilai budaya yang membingkai kedua praktik perkawinan ini, tetapi justru memberikan pemaknaan baru terhadap nilai-nilai budaya itu sendiri.

Saya akan berangkat dari pengertian sederhana tentang budaya. Secara umum, kata budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu Buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari Buddhi (budi atau akal), jadi budaya dapat didefinisikan hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia serta cara manusia hidup. Budaya adalah suatu konsep yang menjadi tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan melalui usaha individu dan kelompok. Praktik (adat/tradisi) perkawinan adalah salah satu bentuk kebudayaan, yang merupakan hasil dari budi dan akal manusia. Itu artinya manusialah yang telah membuat dan menyusun adat perkawinan itu menjadi budaya dalam kehidupan mereka, untuk menata dan mengatur seluruh hidup manusia.

Akal budi sendiri merupakan implementasi dari proses berpikir dari otak manusia. Dari waktu ke waktu, manusia akan terus mengalami pembaruan pikiran bergantung kepada serapan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman hidup yang dialami setiap saat. Dengan demikian maka kebudayaan yang didalamnya ada adat perkawinan juga dapat mengalami perubahan (reintepretasi) sesuai dengan kondisi hidup manusia dari waktu ke waktu. Pada posisi inilah, saya mencoba untuk memberikan cara pandang baru terhadap praktik kawin tangkap dan kawin panjar dari prespektif kesetaraan gender.

Kesetaraan (mencakup pula keadilan) gender adalah kesamaan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek hidup entah itu pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, pemerintahan, pekerjaan dan sebagainya. Pada posisi ini, seringkali kau perempuan mengalami ketidakadilan oleh karena kesempatan dan peluang yang lebih terbatas berkaitan dengan hal-hal di atas, dibandingkan dengan kaum laki-laki. Sederhananya, belum ada kesetaraan kesempatan dan peluang kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan berbagai hal dalam kehidupan setiap hari. Susan Moller Okin dalam bukunya Justice Gender and The Family menyatakan bahwa perempuan harus diberikan kesempatan dan peluang yang sama dengan laki-laki. Baginya, harus ada kesamaan posisi dan kesempatan bagi siapapun, entah laki-laki, perempuan bahkan anak dalam keluarga. Keluarga merupakan pusat bagi pendidikan keadilan, moral dan etis bagi anak-anak.

Keluarga sebagai sebuah lembaga sosial yang paling kecil dari masyarakat hendaknya memberi arah bagi keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Keluarga haruslah memberikan jaminan adanya keadilan, kesamaan posisi dan kesempatan bagi siapapun baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dan salah satu hal yang mungkin dapat dirubah dalam keluarga adalah praktik adat perkawinan dengan memandang perempuan dan laki-laki setara untuk menentukan sendiri perkawinan mereka. Dengan cara pandang yang baru ini, kita tidak hanya menempatkan budaya dalam pemaknaan yang baru tetapi juga menempatkan kemanusiaan sebagai titik tolak utama dalam perumusan nilai-nilai kebudayaan kita. Hal ini penting oleh karena kemanusiaan (Hak-hak asasi manusia), telah menjadi sebuah ajang perdebatan selama bertahun-tahun dalam kehidupan bangsa-bangsa dunia termasuk di Indonesia. Dimana salah satu persoalannya berkaitan dengan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan termasuk praktik-praktik adat perkawinan.

Bagi saya, praktik kawin tangkap dan kawin panjar adalah praktik-praktik budaya yang melegalkan ketidakadilan dalam masyarakat. Bahwa pada satu sisi kita menjaga marwah budaya agar tetap terpelihara dalam masyarakat tapi pada sisi yang lain, kita justru mendegradasi prinsip-prinsip kemanusiaan dalam topeng kebudayaan. Dan inilah yang harus dirubah. Sebab melegalkan praktik budaya kawin tangap di Sumba maupun kawin panjar di Buru Selatan sama halnya dengan kita membiarkan para perempuan terus menerus hidup dalam diskriminasi. Sebab mereka secara langsung maupun tidak, dipaksa untuk tunduk kepada kemauan dari kaum laki-laki. Hal ini tentu miris mengingat konstitusi negara yang termaktub dalam UUD 1945 justru menjamin adanya kebebasan dan kesamaan antara semua warga negara (baik perempuan maupun laki-laki) dalam segala hal. Intinya menjunjung tinggi hak-hak asasi seorang manusia seharusnya berada pada posisi paling tinggi dalam seluruh aspek hidup bermasyarakat.

Sebagai manusia yang berbudaya, sangat penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan (adat istiadat) yang telah diwariskan turun temurun dari nenek moyang kita, sebab ini adalah filosofi dan identitas kehidupan. Tetapi lebih penting untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan kita, penghargaan dan penghormatan kepada sesama, martabat dan derajat seorang perempuan, keadilan dan cinta kasih. Sebab manusia yang membentuk kebudayaan dan kemanusiaan akan membuat kebudayaan semakin berkembang sebagai salah satu rules dalam menata kehidupan dan kemasyarakatan. Terima Kasih.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *