Konsumsi Vape : Antara Pengenaan Cukai, Gaya Hidup, dan Kesehatan

by
Bea Cukai Maluku menggelar webinar bersama BPOM Ambon, Dispenda Provinsi Maluku dan dinas terkait, Jumat (28/8/2020).

TERASMALUKU.COM,-AMBON– Produk vape dan likuid kini tengah digodok terkait pengawasan pengamanan konsumsi. Dalam webinar yang digelar Bea Cukai Maluku bersama BPOM Ambon, Dispenda Provinsi Maluku dan dinas terkait mencuat bahasan agar konsumsinya perlu jadi perhatian khusus.

Kepala Balai POM Ambon, Hariani, menjelaskan bahwa BPOM hanya diberikan mandat untuk melakukan pengawasan yang bersifat pascapemasaran untuk tembakau sesuai PP nomor 109 tahun 2012, dan belum memiliki kewenangan terhadap peredaran vape atau rokok elektrik.
Sedangkan praktisi kesehatan, dr. Hasni Arusad, MARS, menekankan agar perlu regulasi yang lebih jelas lagi terhadap penggunaan vape sama halnya dengan rokok konvensional yang dapat berpengaruh pada kesehatan penggunanya.

Loading...

Kegiatan Bea Cukai yang bertemakan “Mari Katong Bacarita” juga diikuti oleh baik internal pegawai maupun eksternal yang meliputi masyarakat, ASN, pengusaha vape store, dan stakeholder lainnya secara daring melalui aplikasi video conference.

Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Sunaryo, menyampaikan bahwa pengenaan cukai terhadap liquid vape, salah satu produk Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HTPL) selain tobacco molases, chewing tobacco, tobacco capsule, dan snuff tobacco, merupakan bentuk instrumen fiskal untuk pengendalian atas konsumsi dan pengawasan peredarannya yang dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan masyarakat, sama halnya seperti rokok konvensional, selain aspek penerimaan negara dari sektor cukai.

Selain itu juga diingatkan oleh Kabid P2M BNN Provinsi Maluku, Benny Timisela, baik kepada produsen, vape store, dan konsumen vape terhadap penyalahgunaan konsumsi vape yang mengandung zat narkotika dan ikut membantu BNN dalam mengawasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy, berharap adanya kontribusi pajak cukai yang diperoleh, seperti hanya pajak rokok, dapat menjadi salah satu alternatif dana bagi hasil cukai bagi pendapatan daerah. (RUSADI ADJIS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *