Korem 151/Binaiya Ikut Andil Dalam Program BPBD Maluku

by
Rapat koordinasi Program Review Rencana Kontijensi Banjir dan Tanah Longsor Provinsi Maluku di Ruang Rapat BPBD Provinsi Maluku, Kamis (18/1).

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Komando Resor Militer (Korem) 151/Binaiya beserta Komando Distrik Militer (Kodim) 1504/Ambon menghadiri rapat koordinasi tentang persiapan Program Review Rencana Kontijensi Banjir dan Tanah Longsor Provinsi Maluku yang akan dimulai pada Februari 2018, bertempat di Ruang Rapat BPBD Provinsi Maluku, Kamis (18/1).

Rapat yang dipimpin  Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Farida  Salampessy dan dihadiri 35 orang yang terkait dengan kebencanaan.  Dalam Rapat tersebut dipaparkan rencana BPBD Provinsi Maluku akan melakukan Review terhadap Produk Rencana Kontijensi yang telah dibuat sejak 2012, yang perlu banyak penyesuaian dihadapkan perkembangan situasi yang ada.

Salampessy menyampaikan, pada tahap awal ini dilakukan pendataan partisipasi antar instansi vertikal maupun daerah di Maluku, sebagai bahan untuk perbaikan rencana kontijensi. “Rencana Kontijensi bencana alam ini khusus membahas bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku,” kata Salampessy.

Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Korem 151/Bny, Mayor Inf Yoyok Wahyudi yang mewakili Danrem menyarankan kepada BPBD Provinsi Maluku agar rencana kontijensi yang dibuat harus aplikabel di lapangan dan dapat dilatihkan kepada semua komponen masyarakat dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Hal yang tidak kalah penting dalam penyusunan rencana kontijensi tersebut adalah bagaimana BPBD Provinsi Maluku dapat menguji rekon tersebut melalui latihan kesiapsiagaan di tiap kabupaten yang tersebar dihadapkan dengan kondisi karakteristik wilayah Maluku yang terdiri dari beberapa pulau,” ungkap Kasiter.

Kasiter juga mengungkapkan bahwa latihan kesiap siagaan harus dilakukan secara periodik, dan jajaran Korem 151/Bny siap membantu dalam pelaksanaannya. Beberapa peserta Rapat juga memberikan saran dan masukan untuk perbaikan rekon yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2018. (IAN)