KPK Minta Pemerintah Maluku Ikut Awasi Pemilu 2019

by
Direktur Gratifikasi KPK Syarief Hidayat memberikan pemaparan tentang pencegahan tindak pidana korupsi dalam rapat koordinasi evaluasi capaian pencegahan korupsi terintegrasi di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (27/3/2019). FOTO : ALFIN (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengawasi dan mengevaluasi perbaikan sistem di Provinsi Maluku. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka mengakselerasi delapan program intervensi sistem pencegahan korupsi terintegrasi yang dilakukan sejak tahun lalu.

Terkait dengan itu, KPK menggelar monitoring dan evaluasi capaian pencegahan korupsi terintegrasi yang berlangsung di  Kantor Gubernur Maluku, Rabu (27/3/2019). Kegiatan ini dihadiri oleh PLH Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir, Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Maluku.

Hadir dalam acara ini Direktur Gratifikasi KPK Syarief Hidayat. Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam siaran pers yang diterima Terasmaluku.com, mengungkapkan khusus tahun 2019 ini, KPK mengimbau pemerintah daerah di Maluku untuk ikut mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif Serentak Tahun 2019. KPK memfokuskan tiga sektor yang harus diawasi secara khusus.

“Pertama,memastikan bahwa Pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau sejenisnya, tidak disalalahgunakan sehingga dapat meninmbulkan akibat hukum,” kata Febri.

Selanjutnya, memastikan bahwa penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pelayanan publik di daerah terbebas dari praktik gratifikasi, suap, pungutan liar dan pemerasan. Terakhir, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri di daerah masing-masing mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangan atau tugasnya.

“Selain mengawasi Pemilu 2019, dari evaluasi tahun 2018, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku. Pertama adalah perlunya e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. Kemudian untuk pengadaan barang dan jasa, diperlukan adanya organisasi Unit Layanan Pengadaan yang mandiri,” ungkap Febri.

Dari sisi kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) masih perlu kecukupan dari sisi jumlah dan kualitas. Termasuk terkait dengan kecukupan anggaran pengawasan. (ADI)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *