KPK Terima Ratusan Laporan Dugaan Korupsi di Maluku, 155 Terindikasi Korupsi

by
Jubir KPK, Febri Diansyah. DOK. TERASMALUKU.COM

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2015 hingga 2018  menerima sebanyak 235 laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para pejabat negara di Provinsi Maluku.  Dari laporan yang masuk tersebut, KPK melakukan verifikasi data, telaah dan penyelidikan lebih lanjut. Hasilnya, 80 laporan tidak ditemukan indikasi tindak korupsi.

“Sementara 155 laporan ada indikasi korupsi. Tapi akan ditelusuri lebih dalam lagi,” ungkap juru bicara KPK, Febri Diansyah saat menjadi pembicara diskusi media ‘Peran Ideal Media di Pilkada dalam Perspektif Antikorupsi’ di Hotel Santika Ambon, Rabu (25/4). Diskusi ini digelar KPK untuk jurnalis di Ambon.

Menurut Febri, 155 kasus yang terindikasi korupsi di Maluku itu sebagian ditangani KPK, sedang sebagian lagi dalam tahapan supervisi untuk memastikan kejelasan kasusnya. Lalu siapa saja pejabat di Provinsi Maluku yang dilaporkan ke KPK tersebut, Febri memilih untuk tidak membukannya. Menurutnya laporan dugaan korupsi  tersebut berada di seluruh wilayah Maluku.

Penulis buku ‘Corruption Within Illegal Logging Eradication: Performance Analysis and Alternative Legal Framework’ ini  menjelaskan, ada berbagai laporan dugaan korupsi  yang masuk dari berbagai pihak. Namun tentu tidak semua laporan bisa dikategorikan tindak pidana korupsi. Yang masuk dalam ranah kerja KPK dalam memberantas korupsi yakni para penyelenggara dan aparatur negara.

Pria yang diganjar sebagai aktivis politik paling berpengaruh pada tahun 2011 oleh Charta Politika Indonesia ini pun menyampaikan, siapa saja bisa melaporkan dugaan tindak korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Baik itu warga maupun jurnalis. Pihak pihak inilah yang dinilai punya peran penting dalam mengontrol kinerja kepala daerah berserta para staf.

Untuk membuktikan keseriusan dalam membasmi koruptor, Febri yang berada di Ambon  selama tiga hari bersama staf KPK lainnya ini akan  melakulan deklarasi bersama pencegahan korupsi di Kantor Gubernur Maluku, Kamis  (26/4) besok. Deklarasi ini juga menghadirkan tiga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Febri  berharap nantinya deklarasi itu  tak lagi menjadi acara seremonial namun amanah melayani rakyat yang dapat dipegang hingga akhir jabatan.

Febri mengungkapkan, secara nasional puluhan pemimpin daerah ditangkap KPK terkait korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) yang digagas pun berhasil menyelamatkan uang negara. Yang masih hangat di pemberitaan media yaitu kasus korupsi yang menyeret mantan aktor berparas ganteng, Zumi Zola. Bupati Jambi itu ditangkap dan sedang diproses. Zumi telah mengikuti jejak mantan Ketua DPR RI Setya Novanto mengenakan jas oranye.

Febri membeberkan data mengejutkan terkait terlibat penyelenggara aparatur negara yang terlibat. “Totalnya sudah ada 83 kepala daerah dari 22 provinsi yang ditahan atas tindak pidana korupsi oleh KPK,” kata  Febri. Ia menjelaskan dari puluhan tersangka, total terdapat 104 kasus. Menurutnya kasus yang disangkakan kepada para tersangka tidak bersifat tunggal. Mereka rata rata diperiksa dengan bukti tindak pidana korupsi lebih dari satu kasus. Karenanya jumlah kasus lebih banyak dari pelaku.

Padahal pihaknya cukup gencar ke tiap daerah melakukan deklarasi antinkorupsi bersama para kepala daerah setempat. Sayangnya hal itu kerap berakhir kosong. “Jadinya cuma seperti seremonial saja,” imbuhnya. Padahal komitmen kepala daerah amat penting untuk memajukan daerah yang dipimpinnya.

Febri juga menyebutkan, jumlah korupsi paling  banyak di Provinsi Jawa Barat dengan  13 kasus, disusul Sumatra Utara 9 kasus,  Jawa Timur 8 kasus, dan untuk Maluku 3 kasus yakni kasus Jalan Lingkar Pulau Seram yang melibatkan anggota DPR RI Damayanti  Tahun 2016 silam. (BIR)