KPU Ambon Coret PKPI Dari Koalisi Parpol Pengusung PANTAS

by
Pasangan PANTAS saat mendaftar di KPU Kota Ambon

AMBON _ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon, secara tegas menghapus dan menolak Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), sebagai partai pengusung pasangan Poly Kastanya dan M.A.S. Latuconsina atau PANTAS. Atas kebijakan tersebut, kini tersisa delapan parpol yang berhak mengusung pasangan PANTAS.Penolakan dilakukan setelah proses verifikasi oleh KPU Kota Ambon, PKPI tidak memenuhi syarat sebagai partai pengusung. Karena surat rekomendasi yang dikeluarkan tidak menyertai adanya tandatangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKPI.
Dalam rekomendasi yang dikeluarkan tersebut, PKPI hanya menyertai tandatangan Wakil Sekretaris Jenderal, sehingga bagi KPU, sangat bertentangan dengan PKPU Nomor 9 Pasal 41. Ketua KPU Kota Ambon, Martinus Kainama menjelaskan, rekomendasi yang diberikan PKPI sebagai partai pengusung pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Poly Kastanya dan Sam Latuconsina, bertentangan dengan Pasal 41 PKPU dan DB 1 KWK, yang menyebutkan surat rekomendasi yang dikeluarkan harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai.
“Prinsipnya, rekomendasi yang dikeluarkan PKPI kepada pasangan PANTAS bertentangan dengan mekanisme yang diatur dalam PKPU. Meski demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a, pasangan PANTAS telah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon pada Pilkada 2017 mendatang,” jelas Kainama.
Dia menyatakan, PKPI saat ini hanya sebagai partai pendukung. Ia juga menyatakan, PKPI sebagai partai pendukung dilarang menggunakan atribut partai dalam memberikan dukungan terhadap pasangan PANTAS. Seperti diketahui, saat ini PANTAS didukung oleh delapan parpol, dengan jumlah perolehan kursi sebanyak 23 kursi, diluar PKPI.
Menyikapi keputusan KPU Kota Ambon tersebut, Ketua Tim Pemenang Pasangan PANTAS, Edwin Adrian Huwae menyatakan, pihaknya tetap memenuhi aturan yang diambil KPU. Meski demikian, mereka berharap KPU tidak salah menggunakan kewenangannya. Artinya, meskipun PKPI dicoret dari parpol pengusung, tetapi hak politiknya tetap harus ada.
“Kita tetap menerima keputusan KPU, tetapi KPU juga harus membuat regulasi, jangan karena persoalan administrasi semata, lantas hak politik PKPI dihapus,” tegas Huwae. (DIT)