KPU Kota Tual Sosialiasi Dana Kampanye Kepada Paslon  

by
M Sofyan Selamat Rahayaan

TERASMALUKU.COM,-TUAL-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tual menggelar sosialisasi terkait dana kampanye kepada pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual tim suksesnya. Sosialisasi yang dikemas dalam bentuk Forum Diskusi itu digelar di Cafe Abunawas Kota Tual, Rabu (22/2). Ketua Divisi Hukum KPU Kota Tual, M Sofyan Selamat Rahayaan mengungkapkan, materi sosialisasi terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye serta Keputusan KPU Kota Tual tentang Dana Kampanye.

Rahayaan menjelaskan, terkait Pelaporan Dana Kampanye itu terdiri atas tiga  bentuk pelaporan.  Yakni, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang sudah diserahkan oleh    semua Pasangan Calon (Paslon) pada 14 Februari 2018, laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang akan diserahkan nanti pada 22 April 2018 dan yang terakhir adalah Laporan Peneriman dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang akan diserahkan oleh Paslon pada 24 Juni 2018,  atau satu hari setelah masa kampanye. “Untuk LADK dan LPSDK ini tidak punya sanksi, sedangkan LPPDK itu punya sanksi yakni bisa berakibat pada pembatalan Paslon,” kata Rahayaan.

Menurut Rahayaan, terkait dengan LPSDK, pihaknya sudah menjelaskan tentang batasan-batasannya dalam diskusi tersebut. Untuk calon perseorangan menurut Rahayaan,  batasannya sampai 75 juta rupiah dan itu sifatnya akumulasi. Begitpun juga pada kelompok atau badan hukum swasta maksimal sumbangannya kepada Paslon  sampai Rp  750 juta.

“Yang menjadi poin disini adalah sumbangan-sumbangan tersebut identitas penyumbangnya harus jelas, tidak boleh dari pihak asing/lembaga asing/lembaga swasta asing termasuk dari Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta, itu tidak boleh sama sekali,” katanya.

loading...

Rahayaan menegaskan, kalau ada yang menyumbang dengan kategori itu maka langkah yang harus diambil oleh Paslon yaitu anggaran tersebut tidak boleh digunakan dan segera melaporkannya kepada KPU, dan dalam masa 14 hari mereka harus menyetor uang/dana tersebut ke Kantor Kas Negara.“Bila ini tidak dilakukan dan hasil audit ditemukan, maka Paslon yang bersangkutan dinyatakan diskualifikasi,” katanya.

Rahayaan mengungkapkan, KPU sifatnya menjembatani atau memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada semua Paslon dan timnya, agar memperhatikan dari mana sumber dana dan seberapa besar dana tersebut, karena ada ketentuan bahwa orang yang menyumbang itu tidak boleh menunggak pajak, kemudian yang bersangkutan juga tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan dan sumber dananya tidak berasal dari tindak pidana termasuk korupsi, dan sumbangan tersebut tidak mengikat.

“Ini harus diperhatikan, makanya kami sampaikan bahwa harus ada peran aktif dari penghubung tim partai untuk menyampaikan dan mensosialisasikan ini kepada siapa saja yang ingin memberikan sumbangan,” pungkasnya. (AS)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *