KPU Kota Tual Tetapkan DPS Berjumlah 41.387 Orang

by
KPU Kota Tual menggelar rapat pleno penetapan Dafar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, yang dipusatkan di Aula Kantor KPU Kota Tual, Kamis (15/3).

TERASMALUKU.COM,- TUAL –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tual  menggelar rapat pleno penetapan Dafar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, yang dipusatkan di Aula Kantor KPU Kota Tual, Kamis (15/3). Pleno penetapan dipimpin Ketua KPU Kota Tual Ibrahim Faqih dan dihadiri komisioner KPU Kota Tual lainnya.

Berdasarkan hasil pleno, DPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Kota Tual berjumlah  41.387 orang. Dengan rincian, Kecamatan Kuur Selatan berjumlah 2.303 orang, Kecamatan Pulau-pulau Kur berjumlah 1734 orang, Kecamatan Tayando Tam berjumlah 4.876 orang, Kecamatan Dullah Utara berjumlah 11.090 orang  dan Kecamatan Dullah Selatan berjumlah 21.384 orang.

Faqih mengungkapkan, pleno tersebut merupakan tindak  lanjut dari pleno pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).  Menurut Faqih,  DPS yang ditetapkan ini merupakan hasil  Pencocokan dan Penelitian (coklit) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sudah ditetapkan secara berjenjang mulai dari PPS dan PPK.

KPU sebelummnya  menerima DP4 Kota Tual dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjumlah 48.000 orang  untuk dilakukan Coklit. DP4 tersebut kemudian dilakukan Coklit atau singkronisasi di seluruh wilayah Kota Tual.  “Dan hasil Coklit atau singkronisasi yang kita plenokan secara berjenjang mulai dari PPS, PPK hingga KPU Kota Tual bahwa  jumlah DPS untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 adalah  41.387 orang,” kata Faqih.

Faqih menjelaskan, DPS belum dijadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena masih ada ruang untuk memperbaiki data tersebut. “Jadi ini sifatnya masih DPS, belum jadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), masih ada ruang untuk memperbaikiu data ini di kemudian hari, tergantung ada masukkan-masukan dan koreksi-koreksi baru dari masyarakat, partai politk dan tim pemenangan akan kami tampung,” katanya.

Faqih menegaskan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan yang menjadi pemilih itu harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau paling tidak harus punya Surat Keterangan (Suket) yang ditebitkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setampat.

“Kalau tadi dalam pleno tersebut kita bisa melihat jumlah penduduk Kota Tual yang belum memiliki KTP Elektronik cukup banyak sesuai temuan PPDP di lapangan. Untuk hal ini saya sangat mengharapkan peran aktif dari masyarakat Kota Tual dan dibantu oleh tim pemenangan dari setiap Pasangan Calon (Paslon) atau juga mungkin Partai politik (Parpol), karena kalau kita cerita tentang data pemilih berarti kita tidak bisa bicara hanya pada Pemilukada saja namun bisa berkesinambungan ke Pemilu Legislatif (Pileg),” tukasnya.

Menurut Faqih, ini harus jadi catatan penting untuk kita semua, karena jika kita bicara DPT berarti kita bicara tentang hak warga negara yang punya hak untuk memberikan suara baik pada Pilkada, Pileg dan Pilpres. Untuk itu, semua stakeholder bisa berperan aktif dan turut serta bersama-sama membereskan daftar pemilih.

“Kalau Pemilukada kan kontestan hanya Paslon, tapi kalau Pileg konstestannya adalah Parpol. Untuk itu saya sangat berharap bantuan semua pihak dan semua stakeholder kita sama-sama menyingkronkan,  memperbaiki data Pemilu kita, agar kedepan data pemilih tidak lagi jadi masalah, karena dari Pemilu ke Pemilu baik itu Pemilihan Umum maupun Pilkada, selalu yang jadi masalah adalah daftar pemilihnya,” tandasnya.  Hadir dalam rapat pleno penetapan DPS  adalah Kapolres Malra, Panwas Kota Tual, Tim Pemenangan dari masing-masing Paslon dan Perwakilan dari Disdukcapil Kota Tual. (AS)