Krisis Keuangan, DPRD Maluku Bentuk Tim Evaluasi Kinerja PD Panca Karya

Krisis Keuangan, DPRD Maluku Bentuk Tim Evaluasi Kinerja PD Panca Karya

SHARE
Karyawan PD Panca Karya Meminta Audit keuangan segera dilakukan. Karyawan Perusahaan berplat tak lagi digaji. Para karyawan memasang pamflet tuntutan mereka di Kantor PD Panca Karya, Kamis (12/7/2018). FOTO : FRISKA BIRAHY (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Komisi C DPRD Maluku telah membentuk tim kerja untuk mengevalusai kinerja Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya menyusul krisis keuangan di perusahaan milik Pemerintah Provinsi Maluku itu. Ketua Tim Kerja PD Panca Karya adalah Lucky Wattimuri. Lucky mengungkapkan, pembentuk tim kerja untuk mencari solusi menyelesaikan persolan di internal perusahaan.

BACA JUGA : Sejak Januari Tak Ada Setoran Manifest PD Panca Karya ke Jasa Raharja

Menurut Lucky, Komisi C sudah menggelar rapat internal untuk menetapkan beberapa agenda untuk mengundang pihak terkait, seperti Direksi Badan Pengawas dan Perwakilan Pegawai PD Panca Karya serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. “Komisi C baru saja  melakukan rapat kerja dengan Direksi Badan Pengawas dan perwakilan Pegawai PD Panca Karya terkait banyak hal sesuai laporan yang di terima DPRD,” kata Lucky kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Jumat, (13/7/2018).

Menurut Lucky, tim melaksanakan tugas setelah mempelajari risalah rapat gabungan Komisi C. Terakhir kiranya tim akan melakukan rapat dengar pendapat dengan perwakilan tenaga kerja, dan dilanjutkan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan kepala keuangan Pemprov Maluk. “Kita tetap objektif mengambil langkah sebelum disampaikan kepada pimpinan dewan,”kata Lucky.

Setelah disampaikan ke pimpinan dewan lanjut Lucky, tim akan dibagi tiga untuk mengunjugi beberapa daerah di Maluku yang dikelola PD Panca Karya. tim pertama mengunjugi Kabupayen Buru Selatan (Bursel), untuk meninjau HPH di Wamsisi. Tim kedua turun ke Kabupaten Buru untuk meninjau feri yang melayari Namlea-Sanana, Maluku Utara.

Selanjutnya tim ketiga akan ke Wahai Kabupaten Maluku Tengah, di sana ada  kapal feri melayari rute Sorong-Raja Ampat. Ada enam buah kapal fery yang dikelolah PD Panca Karya,diantaranya dua kapal fery bantuan Kementerian Perhubungan dan empat kapal fery bantuan Pemprov Maluku. Diharapkan dengan langkah yang diambil oleh dewan dapat memberikan solusi terbaik.

BACA JUGA : Krisis Keuangan Panca Karya, Ratusan Penumpang Terancam Tak Dapat Santunan Jika Terjadi Kecelakaan

“Setelah itu nanti dibuat rapat lagi bersama PD Panca Karya. Sasarannya hanya satu kita harus selamatkan PD Panca Karya, uang harus dikelola secara baik karena BUMD adalah aset daerah yang mesti dikelola secara baik untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi disaat daerah kekurangan anggaran seperti sekrang. Jika dibenahi dan dikelola secara baik dari Direksi, motivasi kerja dari pekerja semakin baik. Saya yakin akan membuka ruang yang lebar bagi tenaga kerja,”kata Lucky.

Ia memastikan minggu depan, sudah selesai melakukan evaluasi, karena tim kerja hanya mencari dimana akar masalahnya untuk dirumuskan dan diberikan beberapa rancanagan rekomendasi kepada pimpinan dewan.  Tim kerja juga telah melakukan kunjungan ke Kantor  PD Panca Karya. “Kita melihat langsung kondisi bangunan, psikologis pegawai seperti apa dan memang ada masalah, ada protes dari pegawai maupun dukungan dari pegawai. Komisi juga datangi ke bengkel PD Panca Karya, Dok. Wayame dan pelabuhan fery  di Desa Waai dengan  rute Kailolo,”kata Lucky.(UAD)

loading...