Lantik Satgas Pungli, Gubernur Maluku Sebut Tujuh Titik Rawan Pungli

by
Satgas Saber Pungli Maluku yang dilantik Gubernur Maluku Said Assagaff, Senin (28/11).

AMBON – Menindak lanjuti Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberantas pungutan liar (pungli) di sektor pelayanan publik, Gubernur Maluku Said Assagaff melantik Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) Provinsi Maluku yang berlangsung di Kantor Gubernur Senin (28/11).
Satgas Saber Pungli Provinsi Maluku terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kepolisian, Kejaksaan, TNI AD, TNI AU dan TNI AL di Maluku. Gubernur menegaskan pengukuhan Satgas tersebut sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan anti pungli. “Anti pungutan liar sudah menjadi gerakan nasional agar pengawasan terhadap aktivitas penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pembangunan semakin mudah dijalankan,” kata gubernur di sela – sela pelantikan itu.
Ia menyatakan pembentukan Satgas tersebut merupakan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari tingkat Kelurahan/desa, kecamatan, Kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat. Gubernur menyebutkan ada tujuh titik krusial, rawan pungli yang harus diperhatikan Satgas. Yakni perizinan pertambangan, trayek sektor perhubungan darat, area hibah dan bantuan sosial terutama pencairan dana hibah dan bantuan sosial, sektor kepegawaian dengan fokus mutasi pegawai, kenaikan pangkat dan promosi jabatan.
Sementara di wilayah pendidikan menurut gubernur, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dana desa dengan fokus pengambilan dana dan bunga bank serta dinas kependudukan dan Pencatatan sipil (Dukcapil), sektor kesehatan dan pengadaan barang dan jasa terutama pengumuman pemenang tender. ” Yang disebutkan itulah titik-titik kursial, rawan pungli yang perlu diketati,” tegasnya.Satgas yang baru dilantik tersebut diminta bekerja objektif dan tidak memandang bulu, siapapun yang terlibat praktik pungutan liar termasuk aparatur sipil negara harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku, terutama undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor).
“Saya harap masyarakat untuk membantu pemerintah dengan mengawasi tingkah laku aparatur sipil negara (ASN)serta melaporkannya kepada satuan tugas sapu bersih pungutan liar jika menemukan adanya indikasi pungutan liar yang terjadi pada instansi pemerintah maupun lainnya berkaitan dengan pelayanan publik,” harap gubernur.
Satgas Saber Pungli yang dilantik diketuai Irwasda Polda Maluku, wakil ketua I, Kepala Inspektorat Pemprov Maluku, Wakil Ketua II, Aswas Kejati Maluku, staf ahli Badan Intelejen Maluku (Sekretaris) dan beranggotakan BPKP Perwakilan Maluku, Kanwil Kementrian Hukum dan HAM, Biro Hukum, Kasi Pinkum Polda Maluku, Danpom Kodam 16 Pattimura, Danpom Lantamal dan Danpom Lanud Pattimura. (RUL)