Laporan Keuangan Pemkab Buru Raih Opini WTP Dari BPK RI

by

AMBON- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintahan  daerah (LKPD) tahun anggaran 2015. WTP ini merupakan capaian tertinggi yang pertama kali diraih Pemkab Buru.

Opini WTP ini diserahkan Kepala BPK Perwakilan Maluku, Tangga Mualiman Purba  kepada  Bupati Buru Ramly Umasugi, saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD se Provinsi Maluku di Kantor BPK Perwakilan Maluku di kawasan Nania Kota Ambon, Senin (13/6).

“Setelah BPK melakukan pemeriksaan  atas LKPD Pemkab Buru, maka BPK menyimpulkan laporan keuangan Pemkab Buru tahun anggaran 2015 adalah wajar tanpa pengecualian,” kata  Purba saat penyerahan itu.

Ia menyatakan, opini WTP ini baru pertama kali diperoleh Pemkab Buru, karena selama ini laporan keuangan Pemkab Buru hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Selain Buru, BPK RI   juga memberikan opini WTP kepada Pemkab Maluku Tengah (Malteng)  yang diterima Bupatinya, Tuasikal Abua dan  Pemkab Maluku Tenggara (Malra) yang juga diterima Bupatinya, Adreas Rentanubun. Selain bupati,  opini WTP  juga diberikan kepada Ketua DPRD  dari tiga kabupaten itu.

Saat penyerahan opini WTP dari BPK  itu, Ramly diberi kesempatan memberikan sambutan. Ia  menyatakan, kerja keras aparatur Pemkab Buru selama ini membuahkan hasil dengan raihan opini WTP. Opini WTP ini menunjukan selama ini ia bersama aparaturnya  bekerja sesuai aturan yang berlaku dalam mengelola dan menggunakan keuangan daerah baik secara administrasi maupun fisik.

“Selama ini kami  bersama apatarur terus bekerja keras. Kerja kami sesuai aturan, maksimal  untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap  pengelolaan keuangan daerah baik secara administratif maupun fisik, sehingga upaya tersebut membuahkan hasil. Untuk pertama kalinya, Pemkab Buru mendapatkan opini WTP dari BPK,” kata Ramly, sembari menyatakan sukses atas opini   WTP ini merupakan sukses bersama untuk mensejahterakan warga di Kabupaten Buru.

Sementara itu Kepala Dinas Infokom Pemkab Buru Istanto Setyahadi  menyatakan, selama ini  Bupati sudah mengambil langkah-langkah sehingga target opini WTP tercapai. Bupati mengharuskan para pejabat, aparatur pemerintah   mengelola dan  menggunakan keuangan daerah secara baik dan tepat.  Upaya pengawasan juga terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan.

“Ini prestasi yang membanggakan, karena selama ini kami hanya mendapat WDP. Sejak dulu memang Pak Bupati mengharuskan aparatur berkinerja baik, kerja sesuai aturan, mengelola dan menggunakan keuangan daerah secara baik dan tetap,” katanya.

Sebelumnya, untuk pertama  kalinya  Pemprov Maluku juga mendapatkan opini  WTP dari BPK RI atas LKPD tahun 2015 yang diterima Gubernur Maluku Said Assagaff.  ADI