LBH Pers Ambon Kecam Premanisme Pendukung Cagub Kepada Jurnalis

by
Insany Syahbarwaty

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ambon mengecam keras sikap premanisme  yang dilakukan pendukung Calon Gubernur (Cagub) Maluku Said Assagaff kepada dua jurnalis di Rumah Kopi Lela Jalan Sam Ratulangi, Kamis 29 Maret 2018.

Program Manager LBH Pers Ambon Insany Syahbarwaty dalam siaran pers yang diterima Terasmaluku.com, Jumat (30/3) menyatakan, tindakan intimidasi serta kekerasan terhadap dua jurnalis Harian Rakyat Maluku yakni, Abdul Karim Angkotasan, yang juga Ketua AJI Ambon dan Sam Usman Hatuina tersebut telah menodai Undang-Undang Pers Nomor 40 1999 Tentang Pers. LBH Pers Ambon juga meminta Kapolda Maluku Brigjen Pol. Andap Budhi Revianto memproses laporan dua jurnalis korban intimidasi dan kekerasan yang sudah disampaikan ke Polda Maluku.

“LBH Pers Ambon mengecam keras perbuatan yang menodai proses demokrasi yang dilakukan Calon Gubernur Maluku Said Assagaff dan tim suksesnya kepada jurnalis. Meminta Kapolda Maluku menindak lanjuti laporan penganiayaan dan upaya menghalang-halangi kerja jurnalis sebagimana ketentuan pidana Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 oleh kedua korban jurnalis tersebut,” kata Insany.

Menurut Insany, profesi jurnalis dilakukan atas dasar perintah UU Pers Nomor 40 tahun 1999. Pada Pasal 4 UU Pers menjelaskan jurnalis dapat bekerja dimanapun dan kapan untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, karena ada jaminan kemerdekaan yang diberikan kepadanya sehingga tidak boleh diintimidasi, dihalangi apalagi sampai dianiaya.

Insany menyebutkan, dalam Pasal 6 juga menjelaskan, dalam tugasnya jurnalis dapat melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran berkaitan dengan kepentingan umum. Untuk menjalankan profesi ini, maka pada Pasal 8 jelas disebutkan dalam menjalankan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum. Karena Pasal 3 juga mempertegas fungsi pers sebagai fungsi kontrol.

BACA JUGA : Dua Jurnalis Ambon Laporkan Assagaff ke Polda Maluku

“Atas tugas dan tanggungjawab profesi inilah jurnalis dapat menjalankan tugasnya dimana saja, dalam keadaan bagaimana saja, dan kapan saja. Bahkan jurnalis dapat melakukan investigasi mendalam untuk berbagai hal terkait kepentingan publik dan kebenaran,” kata Insany.

Menurut Insany, sebagai publik figur, pejabat, apalagi calon gubernur, merupakan pihak yang kehidupannya sangat diawasi publik. Bahkan kehidupan privasinya terpaksa harus diabaikan karena segala sepak terjangnya diawasi publik.

Namun yang menerima amanat pengawasan itu hanya profesi jurnalis, sehingga sepanjang ia berada di wilayah terbuka, di area public, maka sewajarnya jurnalis dapat melakukan tugasnya sesuai amanat UU. “Karena itu insiden yang terjadi Kamis petang di Warkop Lela sangat disayangkan, dimana, ada upaya pengancaman, penghalangan, bahkan intimidasi kepada Sam dan pemukulan kepada Abu Karim,” kata Insany.

Upaya penghalangan dilakukan oleh HM yang merupakan pejabat staf ahli gubernur bidang hukum yang meminta HP milik Sam untuk dihapus isi fotonya ketika Sam mengambil foto Assagaff yang ngopi sore bersama sejumlah pejabat teras Pemprov Maluku di Warkop Lela. Bagi Sam, moment tersebut menarik karena dalam masa kampanye, ada cagub yang merupakan petahana ngopi bareng pejabat teras Pemprov Maluku yang notabene adalah Aparatur Sipil Negara.

“Sebagai jurnalis wajar Sam tidak melewatkan moment tersebut. Namun tugas Sam kemudian ditanggapi dengan tidak wajar oleh para pejabat ini, salah satunya lantas berteriak meminta menghapus isi HP milik Sam,” kata Insany. Insany juga menyesalkan karena ternyata Assagaff ikut berseru bahkan meminta HP Sam agar dibanting.

Pada peristiwa itu sejumlah pendukung Assagaff  mengintimidasi dan merampas HP milik Sam, bahkan ABM salah satu pendukung dan timsus Assagaff lantas menampar Abu Karim Angkotasan saat mempertanyakan perampasan HP Sam tersebut.

Dalam siaran pers itu, LBH Pers Ambon juga meminta Bawaslu Maluku menindaklanjuti dan mengawasi setiap ASN yang melakukan pertemuan dengan calon gubernur Maluku. Mendesak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) segera memeriksa ASN yang bertemu dengan calon gubernur Maluku dengan dugaan keterlibatan dalam politik praktis Pilgub Maluku.

LBH Pers juga meminta Kapolda Maluku melindungi kedua korban selama proses hukum berlangsung dari segala bentuk ancaman serta melindungi jurnalis Maluku dan Kantor-Kantor Pers dalam proses peliputan Pilkada serentak di Maluku. LBH Pers Ambon akan mengawal secara ketat proses hukum di Polda Maluku.

Selain itu, LBH Pers Ambon juga menghimbau kepada seluruh tim sukses paslon lainnya untuk tidak mencampuri dan menjadikan momentum ini sebagai alat untuk menjatuhkan calon lainnya atau melakukan upaya politisasi atas peristiwa ini. LBH Pers Ambon juga meminta pers di Maluku untuk menjaga independensi dan integritasnya dalam menjalankan tugas profesi.(ADI)