Lelapary: Program Kegiatan pada Tiga Kabupaten di Maluku Jalan Jika Ada Perda BG

by
Salah satu kawasan padat penduduk di Kota Ambon, dilihat dari Teluk Ambon.(Foto: Tiara Salampessy)

TERASMALUKU.COM,AMBON-Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung (BG), jika dilihat dari aspek fasilitasi sektor bangunan dan lingkungan, bisa dikatakan merupakan kunci atau faktor penentu untuk memfasilitasi program kegiatan terkait bangunan dan gedung.

“Jadi jika Perda BG belum jalan di Kabupaten/Kota, maka kita tidak bisa masuk untuk memfasilitasi program kegiatan di situ,” ujar Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Maluku, pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Conny Y. Lelapary, Selasa (13/6).

Dia menyebut Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sebagai contohnya. Kedua kabupaten ini mau mengusulkan program seperti apapun, tapi, pihaknya menurut Lelapry, tidak bisa masuk di sana karena Perda BG-nya belum siap. Dari 11 kabupaten/kota di Maluku, menurut Lelapary, yang sudah mempunyai Perda BG itu ada delapan kabupaten kota.

Itu artinya ada tiga wilayah yang belum memiliki Perda Bangunan Gedung yakni Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten SBB dan Kabupaten SBT.  “Status terakhir, Kabupaten Kepulauan Aru sudah selesai kajian teknis di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku, dan sudah dikembalikan ke Bagian Hukum Pemda Provinsi Maluku, untuk dibawa ke Kabupaten/Kota, untuk dilakukan penomoran,” lanjutnya.

Yang SBT, disebut Lelapary, sudah selesai pembahasan di legislatif (Pro Legda), dan akan dilakukan kajian di bagian hukum. Dia optimis, tahun ini sudah bisa selesai. Tinggal SBB, yang masih tetap di Pro Legda dari tahun 2014.  Sedangkan dari kabupaten/kota di Provinsi Maluku, dia katakan, yang telah dilakukan pendamping Perda BG dalam hal ini implementasinya, itu adalah Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah.

“Yang baru mengeluarkan Perwali tentang Perda BG dengan implementasinya, termasuk Sertifikat Layak Fungsi (LSF), baru Kota Ambon,” ungkapnya. Lelapary mengingatkan, secara umum yang tertuang dari undang-undang Bangunan Gedung No.28 tahun 2002, diturunkan ke Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005, sebenarnya ada dua hal penting, terkait pentingnya Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung di Kabupaten/Kota.

“Di mana pada UU No. 28 tahun 2002 itu mengamanatkan bahwa pemerintah, dalam hal ini yang berkompeten membuat Perda tentang Bangunan Gedung adalah Kabupaten/Kota. Karena dianggap lebih langsung bersentuhan dengan masyarakat, secara pemerintahan maupun secara administrasi,” ujarnya.

Dari sisi kepentingan atau urgensinya, tambah Lelapary, secara umum ada dua aspek, yaitu secara teknis maupun secara administrasi. “Dari aspek teknis ini kalau dilihat kepentingan itu adalah untuk menjamin keandalan bangunan gedung di daerah tersebut, dalam hal keselamatan, kesehatan kenyamanan dan kemudahan akses,” katanya.

Kemudian menurut Lelapary, ada beberapa potret yang memperlihatkan berbagai kondisi terkait dengan keandalan bangunan gedung, misalnya kegagalan konstruksi bangunan atau kegagalan bangunan akibat gempa dan misalnya bencana kebakaran yang mempengaruhi aspek keselamatan. “Selanjutnya, kondisi pencahayaan dan penghawaan yang juga mempengaruhi aspek kesehatan kenyamanan pada bangunan, serta situasi yang tidak bagus juga mempengaruhi pernapasan,” imbuhnya.

Kemudian dari sisi aksesibilitas, dia menuturkan, ini juga mempengaruhi akses kemudahan pada bangunan. Ini lebih ditujukan kepada kaum difabel, yang memang benar-benar membutuhkan fasilitas itu. “Atau bahkan orang tua dan anak-anak yang membutuhkan kondisi bangunan gedung yang ramah terhadap kondisi mereka,” ujarnya.

Ibu hamil misalnya atau orang berkursi roda, disebut Lelapary, kebutuhannya tidak sama dengan orang yang harus berjalan kaki. Sebab untuk warga yang difabel menggunakan kursi roda, membutuhkan jalan khusus tidak berundak-undak. Ini misalnya untuk faktor aksesibilitas.

“Kita di Provinsi Maluku, faktor ini belum terimplementasi dengan baik. Memang ini tidak hanya di Maluku, tapi hampir di semua daerah masih begitu. Sebab ini belum menjadi perhatian,” bebernya. Tapi dari sisi administrasi Perda BG, dinilai Lelapary, penting dalam tertib penyelenggaraan bangunan gedung. Misalnya dalam pengurusan IMB dan SLF. Contoh kasusnya, banyak terjadi bangunan dibangun, tanpa tertib administrasi. Kemudian akan terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan, dan terpaksa disegel oleh pihak berwajib.

Ditanya tentang model Perda-nya, Lelapary katakan, sebenarnya sama untuk seluruh kabupaten/kota. Itu dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan membantu membuat model Perda Bangunan Gedung, yang hanya akan menjadi panduan. “Tetapi nanti content atau isi dari Perda Bangunan Gedung itu sendiri, harusnya dia menyesuaikan dengan karakteristik lokal. Dimana muatan spesifik lokal setiap daerah karakteristik fisik wilayah dan paling penting juga kebencanaannya,” pungkasnya. (ADI)