LSPD Ingatkan Agar Hukum Menjadi Panglima

by
M. Azis Tunny

AMBON- Indonesia adalah negara hukum, yang menempatkan hukum sebagai panglima. Segala persoalan yang bersinggungan dengan ranah hukum harus diselesaikan dengan “pisau hukum”. Saat Indonesia memasuki babak baru reformasi, termasuk reformasi dalam bidang politik hukum, harapan bangsa ini tercurah agar adagium “hukum sebagai panglima” bukan hanya slogan, tetapi konsisten diwujudkan agar tercipta ketertiban dan keadilan sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri.

Ketua Lembaga Studi Pers dan Demokrasi (LSPD) M. Azis Tunny mengingatkan, agar hukum benar-benar menjadi panglima di era demokrasi saat ini. Pernyataan itu disampaikannya saat membuka workshop literasi hukum bertemakan “Membangun Masyarakat Sadar Hukum” di Hotel Amboina Ambon, Selasa (21/).

“Kita pernah mengalami kegagalan dalam bernegara pada fase Orde Lama saat politik dijadikan sebagai panglima. Kita juga pernah mengalami kegagalan ketika rezim Orde Baru menjadikan ekonomi sebagai panglima. Kini saatnya kita menjadikan hukum sebagai panglima karena tujuan dari hukum adalah ketertiban dan keadilan,” kata Azis.

Mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku ini mengingatkan, agar supremasi hukum harus terus diperbaiki agar jangan sampai hukum dan keadilan salah sasaran. “Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” ujarnya. Dikatakannya, berdemokrasi dalam membangun bangsa ini haruslah di landasi dengan kedaulatan hukum yang merupakan cita-cita dari demokrasi itu sendiri. Dengan demikian bangsa ini dapat dibangun dari segala sektor. “Hukum selalu menjadi tumpuan harapan rakyat Indonesia untuk mewujudkan keadilan,” jelasnya.
Narasumber workshop literasi hukum, Akademisi Hukum Tata Negara dari Universitas Pattimura, Dr. Jimmy Pitersz, SH, MH, mengatakan, hukum adalah nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Menurutnya, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat tidaklah sama. Kesadaran seseorang tentang hukum tidak serta merta membuat seseorang tersebut patuh pada hukum karena banyak indikator sosial yang mempengaruhinya.

“Budaya tidak punya malu membuat seseorang yang sudah sadar hukum dan mengetahui sesuatu itu bersalah dan melanggar hukum, tapi tetap saja melakukannya. Misalnya orang tahu korupsi itu melanggar hukum, tapi tetap melakulannya. Ini juga berkaitan dengan budaya tidak punya malu,” kata Pietersz.

Sementara itu, Noija Fileo Pistos, SH, MH, meminta agar aksentuasi dari kesadaran hukum jangan hanya ditekankan kepada masyarakat saja, tetapi juga aparat penegak hukum. “Karena faktanya, penegakkan hukum masih jauh dari harapan. Pada beberapa kasus, justru aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum,” ungkapnya. Menurutnya itu penting sebab penegak hukum seperti polisi dan jaksa adalah guru hukum bagi masyarakat.(IAN)