Mahkamah Konstitusi RI Kabulkan Sebagian Permohonan Pemohon Pilkada Halmahera Utara

by
Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan sidang perselisihan hasil pemilihan Pilkada Halmahera Utara di Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar

TERASMALUKU.COM, JAKARTA,– Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Joel B. Wogono dan Said Bajak pada sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan sidang perselisihan hasil¬†Pilkada Halmahera Utara di Jakarta, Senin.

Putusan tersebut sekaligus membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020.

Hal itu sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di empat tempat pemungutan suara (TPS), yaitu TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk, TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, serta TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara.

Mahkamah juga memerintahkan KPU setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang pada empat TPS dalam waktu paling lama 45 hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah.

Pada pokok permohonan pemohon, terdapat beberapa poin yang didalilkan kepada termohon dalam hal ini KPU setempat yang tidak melaksanakan pemungutan suara pada TPS di PT Nusa Halmahera Minerals.

Tidak dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara di PT Nusa Halmahera Minerals karena tidak ada pembentukan TPS di PT Nusa Halmahera Minerals.

Padahal, pembentukan TPS diatur dalam Pasal 87 Ayat (2) dan Ayat (3) UU 8/2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah melalui UU 6/2020 yang menyebutkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau.

Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.