Maluku Peringati Bulan K3, Dari Pesan Menaker Hingga Penyerahan Santunan

by
Sekda Maluku Kasrul Selang menyerahkan santunan jaminan kematian sebesar Rp 42 juta kepada ahli waris dari Felix R Huwae, honorer Dinas Pariwisata dan Sheryl Titiheru, honorer Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku usai upacara Bulan K3 Nasional di Bandara Pattimura Ambon, Selasa (16/2/2021). FOTO : HUMAS MALUKU

TERASMALUKU.COM,-AMBON-┬áSetiap tahun, Indonesia memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional pada 12 Januari – 12 Februari. Bulan K3 Nasional di Tahun 2021 ini, mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berbudaya K3 pada Semua Sektor Usaha.”

Di Maluku, Apel Bendera Bulan K3 Nasional dipimpin Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang, yang dipusatkan di Angkasa Pura, Bandara Internasional Pattimura Ambon, Selasa (16/02/2021).

Sekda Maluku Kasrul Selang memimpin upacara Bulan K3 Nasional di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Selasa (16/2/2021). FOTO : HUMAS MALUKU

Sekda menyampaikan amanat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah. Menaker mengatakan, di tengah upaya pemerintah memperluas lapangan kerja dan membangkitkan kembali dunia usaha di masa adaptasi kebiasaan baru ini, maka tugas pemerintah semakin berat dan beragam.

“Untuk itu, profesionalisme dan integritas semua pemangku kepentingan merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,” kata Sekda saat membacakan amanat Menaker.

Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMK serta peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

“Dengan telah ditetapkannya UU tersebut, tugas kita adalah melaksanakan sebaik-baiknya demi terwujudnya visi dan misi pemerintah. Dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, menjadi salah satu substansi yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan pelaku usaha, perlu izin yang dalam UU tersebut menjadi kluster perizinan berusaha berbasis risiko,” jelas Sekda.

Sekda menambahkan, jumlah perusahaan sampai tahun 2020 berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online (WLKP) telah mencapai 315.395 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja mencapai 7.756.135 orang.