Masih Menunggu Salinan Keputusan Mahkamah Konstitusi,KPU Ternate Belum Bisa Tetapkan Wali Kota-Wawali Terpilih

by
Wali Kota-Wawali Ternate terpilih, pasangan Tauhid Soleman - Jasri Usman yang diusung Partai Nasdem dan PKB (Abdul Fatah)

TERASMALUKU.COM, TERNATE,– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), belum bisa memastikan jadwal penetapan pasangan calon (Paslon) terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Wawali) setempat, Tauhid Soleman –  Jasri Usman (Tulus) karena masih menunggu salinan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner KPU Kota Ternate, Soleman Patras di Ternate, Selasa, mengatakan, seusai keputusan MK perselisihan hasil Pilkada Kota Ternate, KPU akan menindaklanjutinya terlebih dulu melalui rapat pleno penetapan pemenang Pilkada pada 9 Desember 2020.

“Tentunya, kami menunggu informasi salinan keputusan MK ke KPU,  selanjutnya disampaikan ke Pemprov Malut dan ditindaklanjuti dengan penetapan calon pemenang,” katanya.

Sebab, sesuai ketentuan untuk tahapan pleno penetapan paslon hingga lima hari kedepan dan soal hasil keputusan perselisihan di MK, amar keputusan menolak keseluruhan permohonan pemohon dan itu tentunya KPU Kota Ternate juga secara kelembagaan menyambut baik hal tersebut.

“Artinya proses telah terlaksana sesuai mekanisme dengan diperkuat keputusan MK dengan memperkuat keputusan KPU Kota Ternate,” ujar Soleman.

Sebelumnya, pada Senin (22/3), MK memutuskan menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) pasangan calon kepala daerah Kota Ternate,  M. Hasan Bay – M. Asghar Saleh (MHB-GAS).

Sidang PHP digelar Senin (22/3) dengan keputusan perkara nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021 tersebut dipimpin Ketua MK,  Anwar Usman.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan dalil permohonan yang diajukan paslon nomor urut 3 tersebut sebagian besar tanpa disertai bukti yang relevan.

Di sisi lain, Termohon KPU Kota Ternate dan pihak terkait dalam hal ini Bawaslu Kota Ternate membantah sebagian besar dalil permohonan tersebut disertai alat bukti lengkap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti, MK memutuskan hanya empat tempat pemungutan suara (TPS) yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Keempat TPS tersebut adalah TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 12 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah.