Massa Desak Walikota Tidak Haruskan Warga Vaksinasi dan Transparan Soal Anggaran Covid-19

by

TERASMALUKU.COM, AMBON, – Massa unjuk rasa di Balai Kota Ambon menuntut koreksi kebijakan terkait vaksin.

Dalam aksi itu mereka menyebut sanksi administratif bagi warga yang belum vaksin sangat tidak tepat.

Koordinator Lapangan, Jihad Toisutta dalam krasinya menolak pemberlakuan kartu vaksin sebagai syarat pelayanan Administrasi. “Dalam undang undang sebelum vaksin 10 hari sebelumnya itu harus pendataan. Jadi yang namanya terdata tapi menolak yang diberi sanksi. Hari ini pemerintah tdak bikin itu malah suruh semua vaksin,” Terang Jihad dalam orasinya yang berakhir ricuh (15/7/2021).

Dengan alasan itu, katanya, sanksi yang berlaku bagi mereka yang sudah terdata sebagai penerima vaksin namun menolak. Dan bukan kepada semua warga serta mengharuskan vaksinasi.

“Harus data wajib vaksin. Kalau semua disamaratakan terjadi catat hukum,” Katanya lebih lanjut.
Tuntutan lain yang diajukan yakni meminta pemkot membuka rincian anggaran penganagan covid-19.
“Sampai hari ini pemkot tidak bikin transparansi anggaran padahal itu bukan rahasia negara. Sedangkan untuk anggaran corona itu bukan merupakan rahasia negara maka wajib berita tahu kepada masyarakat,” Serunya.

Proses penanganan COVID-19 di Kota Ambon dianggap tidak terbuka. Menurutnya masyarakat berhak tahu atas semua upaya tersebut. (PRISKA BIRAHY)