MBD Absen dalam Kajian Amdal Blok Masela, Puluhan Pemuda Unjuk Rasa

by
Puluhan Pemuda asal Maluku Barat Daya (MBD) berunjuk rasa memprotes PT. Inpex dan pemerintah Provinsi Maluku yang tidak mencantumkan MBD dalam kajian Amdal, (21/9). FOTO: Priska Birahy

TERASMALUKU.COM,AMBON, – Puluhan pemuda asal Kabupaten Maluku Badat Daya (MBD) berunjuk rasa di depan kantor gubernur Maluku siang tadi. Mereka memprotes kajian AMDAL PT. Inpex Masela Ltd (Blok Masela) yang sama sekali tidak mencantumkan MBD sebagai wilayah terdampak.

Hasil kajian membuktikan Kabupaten MTB masuk dalam wilayah terdampak dari eksploitasi PT. Inpex yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Sayangnya dalam kajian Amdal kabupaten MBD malah tidak termasuk di dalamnya. Padahal ada sejumlah ancaman lingkungan kesehatan hingga sosial yang menunggu di ujung.

FOTO: Priska Birahy

“Blok Masela berada di tengah-tengah wilayah MBD dan KKT. Tetapi, berdasarkan data yang kita peroleh, pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, SKK migas dan Inpex itu tidak melibatkan masyarakat MBD,” tegas Jhon Karuna, Koordinator Lapangan dalam unjuk rasa siang tadi, (21/9/2020).

Masyarakat kabupaten MBD was-was akan keberlangsung hidup di sana. Dampak lingkungan yang fatal dapat mereka rasakan dari aktifitas penambangan itu. Sementara hanya Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang masuk perhitungan dalam kajian Amdal.

Loading...

Hal ini kata Jhon bermakna pemerintah dan pihak perusahaan berupaya menihilkan eksistensi MBD atau mendiskriminasi masyarakat yang ada di sana. “Blok Masela ini berada di lokasi MBD dan KKT, tapi yang dilakukan pemerintah dan Inpex itu mendiskrimminasi MBD. Ini adalah bentuk adu domba dari Inpex antaara KKT dan MBD. Aksi ini untuk menuntut keadilan soal Blok Masela,” lanjut dia.

Dia menyebut ketiadaan MBD dalam kajian Amdal menegaskan ada diskriminasi geografis. Berdasarkan UU no 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, menyebut daerah yang terdampak wajib hukumnya dilibatkan dalam kajian-kajian Amdal. Daerah-daerah itu juga mendapat perlindungan dari pihak yang mengeksploitasi tambang.

FOTO: Priska Birahy

Aksi ini merupakan gabungan OKP (organisasi kemasyarakatan pemuda) atas nama masyarakat adat MBD. Para pemuda asal MBD yang ada di Ambon itu menyuarakan apa yang jadi kekhawatiran masyarakatnya.

Selama hampir 6 jam mereka berorasi di depan kantor gubernur. Selain para pemuda dari pantauan wartawan di lapangan aksi itu juga mendapat banyak atensi dari pengguna jalan dan pejalan kaki. Beberapa pejalan kaki yang kebetulan berasal dari MBD yang melintas di depan kantor gubernur pun berhenti dan ikut menyaksikan unjuk rasa. Mereka mengaku kehadiran di lokasi itu adalah bentuk simpati dan dukungan atas tanah mereka.

Sayangnya harapan untuk bertemu Murad Ismail kandas. Aksi serupa dalam jumlah lebih banyak akan mereka gelar jika gubernur tidak memperhatikkan persoalan di MBD.  (PRISKA BIRAHY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *