MBD Bertekad Jadi Kabupaten Percontohan Pilkada Taat Protokol Kesehatan

by

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) bersama penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bawaslu, KPU maupun instansi terkait lainnya bertekad menjadikan kabupaten yang beranda di beranda NKRI ini sebagai kabupaten percontohan dalam pelaksanaan Pilkada yang taat protokol kesehatan di Indonesia.

Apalagi berdasarkan hasil rapat dengan Bawaslu, sampai saat ini dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada, MBD adalah kabupaten yang masih taat protokol covid-19 dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan di MBD.

“Karena itu dengan pengalaman itu saya bilang mari kita pertahankan dan mari terus kita lakukan pemantauan dan pencegahan-pencegahan agar kita MBD yang (letaknya) jauh bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Harapan kita seperti itu,”ujar Pjs Bupati MBD, Melky Lohy kepada Terasmaluku.com Minggu (4/10/2020) malam.

Upaya yang dilakukan demi mewujudkan hal itu, kata Lohy, dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pembentukan Pokja Pencegahan Covid-19 bersama Bawaslu MBD yang juga dihadiri oleh instansi terkait lainnya baik itu Polres, KPU, Kodim pada Sabtu (3/10/2020).

Pembentukan Pokja Pencegahan covid-19 oleh Bawaslu itu sejalan dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 untuk penyelenggaran Pilkada berdasarkan protokol covid. Artinya dalam setiap pentahapan Pilkada, baik itu paslon dan pendukung harus mengikuti protokol covid-19.

Loading...

Sehingga peran Pokja Pencegahan Covid ini adalah melakukan pemantauan dalam setiap tahapan Pilkada.

“Kita sepakat, dua hari sebelum kampanye (rapat umum) itu Bawaslu dan instansi terkait di dalam Pokja lakukan pemantauan. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai protokol covid, maka itu dihentikan atau ditunda sampai menerapkan aturan covid. Tetapi dengan kondisi geografis ini dan Satgas covid yang terbentuk di sampai ke desa dan RT/RW, tidak hanya dua hari (sebelum kampanye) tapi juga sampai dengan pelaksanaan kampanye (rapat umum) bisa saja terjadi hal-hal yang kita tidak tahu. Karena itu saya sudah perintahkan lewat instruksi ini kepala seluruh Kepala Desa agar segera sebagai petugas covid dengan petugas dari dari instansi lainnya di desa lakukan pemantauan,”tuturnya.

Dalam pemantauan yang dilakukan lanjut Lohy, misalnya satu jam sebelum rapat umum didapati ada hal-hal yang tidak sesuai ketentuan seperti, tidak ada tempat cuci tangan, pendukung Paslon tidak pakai masker, maka kampanye akan dihentikan sementara.

“Tapi bukan dibubarkan. Kita memberikan solusi untuk segera taati protokol kesehatan sesuai aturan seperti pakai masker, siapkan tempat-tempat cuci tangan, jaga jarak baru diberikan kesempatan kepada mereka dan itu sudah menjadi kesepakatan melalui Rapat Koordinasi Forkopimda,”tandasnya. (Ruzady Adjis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *