Menang Praperadilan Atas Ferry Tanaya, Ini Penjelasan Kejaksaan Tinggi Maluku

by
Suasana sidang praperadilan di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (1/3/2021). (Terasmaluku.com)

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Sidang praperadilan dengan perkara nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Amb, Tanggal 9 Februari 2021, telah dimenangkan Kejaksaan Negeri Ambon, dalam putusan hakim tunggal Andi Adha di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Kota Ambon, Senin (1/3/2021).

Seluruh permohonan yang diajukan Ferry Tanaya berserta Kuasa Hukumnya Herman Koedoeboen, Firel Sahetapy, dan Henry S. Lusikooy, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Herman A. Koedoeboen, di Jalan Benyamin Suaeb Apartemen Grand Palace Unit 15 GC-Kemayoran Jakarta Pusat-lndonesia / Jalan Dana Kopra No. 1/29 Ambon, Maluku, ditolak.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Samy Sapulette mengaku, dalam amar putusannya menyatakan, menolak permohonan Praperadilan Pemohon, dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya nihil.

Ia menjelaskan, sebelumnya, untuk menghadapi Ahli yang diajukan oleh Kuasa Pemohon yaitu Prof. Dr. Said Karim, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makassar, pada sidang 25 Februari 2021 lalu, Kejati Maluku sebagai termohon tidak tanggung-tanggung menghadirkan dua pakar hukum sekaligus.

Yaitu Dr. Reimon Supusepa, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dan Dr. Fahri Bachmid, Dosen Tetap Hukum Tata Negara, Pakar Hukum Tata Negara dan Ahli Konstitusi Fakultas Hukum UMI, Makassar.

Dari jalannya persidangan praperadilan, kedua pakar hukum yang diajukan Kejati Maluku tersebut berhasil dengan sukses mematahkan semua dalil dan pendapat ahli Pemohon.

Beberapa point penting yang dapat dicatat terkait dengan permohonan yang sering dan banyak diajukan Tersangka melalui mekanisme praperadilan yaitu, dalam perkara praperadilan tidak dikenal asas ne bis in idem. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014.

“Yang kedua adalah berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 42/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan dari Pemohon Anthony Chandra Kartawiria. Kemudian yang ketiga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2016,” sebutnya.

Menurut Samy, berbagai pertimbangan yang diajukan tersebut, karena dalam praperadilan hanya memeriksa tentang manajemen administrasi penanganan perkara, dan tidak memeriksa pokok perkara.

Ia mengaku, penyampaian SPDP sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yang mewajibkan Penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari, hanya diperuntukan bagi perkara klacht delict, tidak diperuntukkan bagi tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime.

“Secara filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017 tidak dimaksudkan untuk memberikan SPDP kepada Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan berbagai konsekuensi teknis maupun yuridis, hal tersebut dapat dicermati dengan melakukan penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan norma/pasal yang diuji,” jelasnya.

Menurutnya, penerapan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus disikapi secara bijak dan proporsional. Esensi diberitahukannya SPDP kepada terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah untuk memberi kesempatan kepada terlapor mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum agar mendampinginya.

Terkait dengan hal tersebut, seorang terlapor tetap dapat menggunakan hak-haknya, meskipun tanpa adanya pemberitahuan SPDP.

“Putusan Praperadilan tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk kembali menetapkan seseorang menjadi tersangka sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sepanjang penyidik yakin dan memiliki 2 alat bukti,” ujarnya.

Hal tersebut, tambah Samy, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2016 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU- XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang hakekatnya merumuskan bahwa, “yaitu meskipun alat bukti tersebut tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara sebelumnya akan tetapi adalah alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas semata sehingga pada dasarnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya,” tandasnya.(HUS)