Mencari (Kembali) Indonesia Oleh : Hariman A. Pattianakotta, Kandidat Doktor Teologi STFT Jakarta

by
Pendeta Hariman Pattianakotta. FOTO : DOK.PRIBADI

17 Agustus. Memori kita akan di bawa pada peristiwa 75 tahun lalu. Di Pegangsaan Timur, Soekarno dan Hatta memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia di bawah desakan kaum muda.

Setelah itu, kaum cerdik cendekia menggumuli dasar negara Indonesia. Cukup alot! Sebab, Indonesia adalah negara majemuk. Ada beragam bangsa dan banyak agama, baik agama impor seperti Kristen dan Islam, maupun agama asli seperti Parmalim dan Kaharingan. Nilai dari agama atau budaya apa yang hendak dijadikan dasar dan falsafah negara?

Sempat terbersit Indonesia akan ditata-kelola berbasis ideologi Islam. Namun, datang interupsi dari Timur. Latuharhary dan Maramis menyampaikan aspirasi. Jika negara dikelola dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, Indonesia Timur akan berdiri sendiri. Maka, kompromi terjadi.

Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar dan falsafah serta ideologi negara Indonesia. Tidak ada dominasi suku atau agama tertentu. Semua setara. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan, keadilanlah yang dicita-citakan. Untuk itu, semangat musyawarah dikedepankan sebagai negara demokrasi, bukan monarki! Kemanusiaan pun dijunjung tinggi, dan ditopang oleh nilai-nilai ketuhanan. Harap diingat: ketuhanan, bukan keagamaan! Karena itu, rakyat Indonesia mesti bersatu.

Saya sengaja menempatkan ide persatuan Indonesia paling terakhir dalam konteks masa kini. Mengapa? Begini. Apa artinya persatuan tanpa keadilan? Orang Papua menggugat! Otsus dikembalikan. Mengapa? Sebab tiada keadilan di Papua, negeri yang kaya dengan emas, tetapi penduduknya miskin. Atau tepatnya dimiskinkan. Bangsa Maluku pun berteriak. Sebab apa artinya persatuan, jika propinsi yang kaya dengan ikan dan gas itu terus tertinggal dalam pembangunan.

Mari bertanya, apa artinya persatuan tanpa kemanusiaan? Itu namanya totalitarianisme yang barbar! Lalu apa artinya persatuan jika keberagaman tidak dihargai? Itu namanya hegemoni. Tidak ada artinya persatuan jika bukan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang ditegakkan. Jika bukan daulat rakyat yang dijaga dengan rasionalitas jernih, maka politik dinastilah yang dijalankan dengan memanfaatkan iklim demokrasi untuk membangun monarki. Jika demikian halnya, maka jelas rakyat tertipu atau ditipu!

Setelah hampir tujuh puluh lima tahun merdeka, menurut saya, kini kita sudah kehilangan roh Pancasila. Memang Pancasila masih ada, tetapi tinggal sebatas slogan. Soal logo HUT Proklamasi saja ada yang mempersoalkan. Konon, logo itu mirip dengan salib. Sungguh, aneh bin ajaib. Indonesia bangsa majemuk, tetapi sebagian orang, khususnya di pulau Jawa, serba takut dengan simbol-simbol tertentu. Saya katakan di pulau Jawa, sebab politik identitas yang sarat ketakutan itu khas sekali di pulau ini. Mungkin karena pusat pertarungan politik ada di pulau ini, sehingga politik identitas terus dimainkan.

Loading...

Bukan berarti di daerah lain di Indonesia tidak ada politik identitas. Jelas ada! Namun, aumannya tidak sebesar di pulau Jawa. Dan realitas tersebut justru semakin menegaskan bahwa kita sedang kehilangan roh Pancasila.

Kehilangan itu dirasakan dalam hampir semua bidang kehidupan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Kesenjangan antara Jawa atau Indonesia Barat dengan Indonesia Timur sangat terasa. Saat anak-anak di Jawa lebih bisa menikmati pembelajaran on line, anak-anak di Timur malah nyaris tidak bisa belajar sama sekali. Mengapa? Infrastruktur pendidikan dan teknologi tidak menunjang. Aneh kan? Hal tersebut terjadi di dalam NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Tetapi itulah realitas senjang yang dihadapi.

Lalu, apa yang selama ini dibuat Pemda dan Pempus? Pempus hanya membangun di Papua, membangun di Maluku. Namun, Pempus belum membangun Papua; belum membangun Maluku. Pemdanya? Terjebak politik oligarki! Ada yang sibuk perkuat ekonomi keluarga, ada yang serius membangun dinasti politik. Mereka lupa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di daerah dan Indonesia. Oh iya, soal dinasti politik dan politik dinasti, hal ini terjadi di mana-mana, termasuk di lingkungan keluarga presiden Jokowi.

Lalu, sekarang bagaimana?

Rasanya kita perlu mencari kembali Indonesia. Pancasila sudah bagus sebagai dasar dan falsafah hidup bernegara. Namun, Pancasila tidak boleh menjadi slogan. Indonesia mungkin terlalu besar dalam format negara kesatuan. Hatta dan Soekarno dulu pernah mendebatkan hal ini. Hatta sadar betul keberagaman Indonesia. Karena itu, ia mengusulkan Indonesia menjadi negara federal. Negara federal rasanya lebih cocok menghidupi semangat Bhineka Tunggal Ika.

Namun, sayang sekali, Hatta kalah suara. Akan tetapi, ide Hatta itu perlu dibincangkan ulang, sebab jangan-jangan di situlah kita akan menemukan kembali Indonesia. Apalagi, Papua terus berteriak merdeka. Maluku Raya pun kini mulai menyatakan ketidakpuasan. Semua meminta keadilan! Akankah keadilan didapatkan melalui tata kelola pemerintahan yang sentralistik dan didominasi oleh politik elektoral-oligarkis yang sebenarnya masih sangat primordialistik dan berpihak kepada pemilik modal?

Jadi, menjelang HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-75, rasanya kita perlu merenung dan mencari kembali Indonesia. Ada di mana dan untuk siapa Indonesia itu?

Selamat berefleksi dan berjuang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *