Mendagri : Maluku Harus Dibantu, Tidak Bisa Sendiri

by

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan dengan luas lautan mencapai 93 persen, Maluku tidak bisa dibangun sendiri oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Ini disampaikan Mendagri pada diskusi bertemakan “Tantangan Memimpin dan Membangun Maluku sebagai Provinsi dengan Wilayah Laut Terluas,” Kamis (8/12) malam di Jakarta.
Dalam keterangan pers Kabag Humas Pemprov Maluku Bobby Kin Palapia yang diterima Terasmaluku.com, Jumat (9/12), Tjahjo juga menuturkan, perlu adanya konektivitas dan juga sinergitas bersama dalam upaya membangun provinsi di wilayah timur. “Maluku tidak bisa dibangun sendiri, ini berbicara tentang bagaimana kita membangun koordinasi dan sinergitas dengan baik antarpemerintah provinsi di wilayah timur, serta pemerintah pusat,” ungkap Tjahjo.
Diskusi menghadirkan Gubernur Maluku Said Assagaff dan sejumah pejabat kementrian terkait lainnya. Sebagai provinsi yang memiliki wilayah laut terluas, Mendagri mengatakan masa depan Blok Masela sangat bagus. Pemerintah saat ini kata Tjahjo, sesuai Nawacita terus berupaya menggali potensi-potensi kemaritiman. Karena itu perlu adanya keahlian, pengetahuan yang luas, adanya sektor tata ruang yang baik untuk meningkatkan sumber daya laut yang ada. “Selain itu perlu dibangun juga infrastruktur sosial. Jadi bukan infrastruktur bangunan semata,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo, menurut Tjahjo, menginginkan, tidak ada lagi disparitas kesenjangan ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku. Pembangunan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat di mana masyarakat Maluku juga berperan dalam melakukan kesinambungan pembangunan di Maluku.“Perlu adanya basis sektor maritim serta basis kepemimpinan dan juga sistem birokrasi yang harus dibenahi. Saya rasa konsep Gubernur Maluku selama ini sudah bagus,” ujar Mendagri.
Ditambahkan Mendagri, untuk membangun Maluku dan wilayah timur, diperlukan kebijakan strategis dan revolusioner. Anggaran juga harus jelas dan pelaksanaannya tiap tahun harus dievaluasi. “Tujuannya agar tata kelola pemerintah daerah menjadi efektif, efisien dan mengejar ketertinggalan sekaligus memperkuat otonomi daerah,” katanya.
Pemprov Maluku diharapkan Mendagri agar dalam setiap kebijakan, tiap pemerintah daerah menggandeng perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat serta penegak hukum. Mendagri juga menyitir kata-kata Presiden Soekarno, “Siapa yang ingin mutiara maka harus terjun di lautan yang paling dalam. Ibarat potensi Maluku saat ini, mari kita mencari terus mutiara-mutiara yang terpendam, ” katanya. Mendagri yakin, potensi kelautan, perikanan, pariwisata dan lainnya yang dimiliki, niscaya, cepat atau lambat, Maluku dapat menjadi daerah yang maju. (ADI)