Murad Lapor Siwalima ke Polisi, AMSI Maluku Minta Diselesaikan Lewat Mekanisme UU Pers

by

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Murad Ismail, yang merupakan Gubernur Maluku resmi melaporkan harian umum Siwalima ke Polresta Pulau Ambon atas pemberitaan terkait pengadaan mobil dinas Gubernur Maluku.

Laporan disampaikan kuasa hukum Murad ke Polresta Pulau Ambon, Rabu (28/4/2021).

“Kita diberikan kuasa untuk mengajukan laporan ke pihak kepolisian, terkait pemberitaan media Siwalima yang dalam pemberitaan bahwa proses pengadaan mobil dinas gubernur adalah milik pribadi Murad,” kata Kuasa Hukum Jonathan Kaimana kepada wartawan di Mapolresta.

Tim kuasa hukum Murad Ismail mendatangi Mapolresta Pulau Ambon untuk melaporkan Media Siwalima terkait pemberitaan, Rabu (28/4/2021). FOTO : ALFIAN

Jonathan bilang melaporkan Siwalima karena dinilai telah menyerang pribadi Murad. Sehingga mereka tidak lagi memilih untuk melakukan hak jawab dan langsung melaporkan ke polisi.

Selain itu, lanjut Jonathan, kliennya tidak pernah dikonfirmasi atas pemberitaan terkait mobil, apakah milik pribadi atau mobil dinas.

Menurut dia, merujuk pada MOU antara Polri dengan Dewan Pers, ada dua alternatif yakni bisa menempuh hak jawab atau koreksi dan bisa langsung melaporkan ke kepolisian.

“Ini kan konteksnya ada kerugian karena namanya tercemar. Nanti domain kepolisian untuk meminta pendapat dari Dewan Pers. Dan sebagai warga negara ini harus diambil langkah hukum secepatnya,” kata Jonathan.

Menanggapi laporan ini, AMSI Wilayah Maluku dan Maluku Utara meminta pejabat pemerintah atau warga negara yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa untuk menggunakan mekanisme penyelesaian yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Caranya dengan mengirimkan permintaan hak jawab maupun koreksi ke media terkait. Lalu jika tidak mendapat respon yang diharapkan, baru mengadukan masalahnya ke Dewan Pers. Sejak era reformasi 1998, inilah mekanisme yang telah disepakati secara hukum untuk menyelesaikan sengketa pers tanpa mengganggu independensi media maupun kebebasan pers.

“Kami meminta Polresta Pulau Ambon menyelesaikan masalah laporan Murad Ismail yang juga Gubernur Maluku kepada Media Siwalima lewat jalur sengketa pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 15 ayat 2 (c),” kata Ketua AMSI Maluku Maluku Utara, Hamdi Jempot, Kamis (29/4/2021).

AMSI meminta Polresta Pulau Ambon untuk berkoordinasi dengan Dewan Pers atas penanganan laporan Murad lewat kuasa hukumnya.

Hal ini kata Hamdi, karena merujuk pada MOU Dewan Pers dan Mabes Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 Nomor : B/15/II/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Dalam MOU itu disebutkan aparat kepolisian apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa pers dengan masyarakat mengarahkan yang berselisih atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang, mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers.

“Koordinasi aparat Kepolisian dengan Dewan Pers harus dilakukan, karena Dewan Perslah yang akan menilai dan menyimpulkan pemberitaan media tersebut tindak pidana atau pelanggaran kode etik jurnalistik,” jelas Hamdi. (Alfian)