Optimis Universal Health Coverage Bisa Dicapai, Peran Pemda Jadi Kunci

by
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun saat keynote speaker pada Workshop Media dan Anugerah Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan Tahun 2021, Jumat (29/10/2021). Foto : terasmaluku.com

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun menyebutkan peranan Pemerintah Daerah jadi salah satu faktor penting agar Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta bisa dicapai.

UHC adalah 98 persen penduduk dalam satu wilayah tercover Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Apalagi sejauh ini kata David, di Indonesia sudah ada 5 Provinsi yang capai UHC yakni DKI Jakarta, Aceh, Papua Barat, Kalimantan Utara dan Bali disamping 47 kota dan 118 kabupaten.

Dan daerah yang capai UHC itu, ada peran pemda di dalamnya. Yang mana banyak peserta JKN di daerah, 40 persen lebih dibantu pemda disamping pemda juga ikut berperan untuk memastikan badan usaha termasuk alokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan pekerjanya.

BACA JUGA : 1,3 Juta Warga Maluku Tercover JKN-KIS, Pembayaran Klaim Capai Rp 556,2 Miliar Hingga 2021

“Peranan Pemda jadi kunci, dan kami (BPJS Kesehatan) akan terus lakukan koordinasi dan sinergi untuk saling mendukung, dengan cara ini cakupan lebih mudah dijangkau,”kata David saat Workshop Media dan Anugerah Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan Tahun 2021 hari ke-2, Jumat (29/10/2021) secara virtual yang mengusung tema Menjaga Keberlangsungan Program JKN-KIS.

BACA JUGA : Peran Media Diapresiasi BPJS Kesehatan, Kini 226,30 Juta Jiwa Tercover JKN-KIS

Pada kesempatan ini, David hadir sebagai keynote speaker dengan materi Mencapai Universal Health Coverage (UHC) Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Dijelaskannya, dalam RPJMN 2024, pemerintah sudah menetapkan cakupan kepesertaan JKN 98 persen dari total penduduk secara nasional atau UHC.

Dengan estimasi, di tahun 2024, penduduk Indonesia berjumlah 275 juta jiwa. Artinya ada 112,9 juta jiwa penduduk Indonesia yang akan menerima bantuan iuran atau segmen PBI.

Apalagi salah satu tantangan dalam merealisasikan UHC ini dari sektor informal maupun usaha mikro yang meski punya pendapatan, tapi terbilang dalang jumlah kecil sehingga tidak mampu membayar iuran dan disinilah peran pemda jadi penting.

Sejauh ini hingga September, tercatat 226,3 juta jiwa penduduk Indonesia atau 83,30 persennya sudah tercover JKN-KIS dan 50 persennya penerima bantuan iuran atau PBI pemerintah. “Artinya tidak mustahil (capai UHC), tinggal bagaimana upaya kita memperluas dan peran pemda penting,”sebutnya.

Di lain sisi, BPJS Kesehatan juga terus berbenah terutama dalam peningkatan mutu layanan.

Setidaknya ada lima fokus utama kata David, yaitu penguatan standarisasi layanan secara nasional, optimalisasi layanan digital, peningkatan akurasi data kepesertaan dan peningkatan inovasi layanan.

“Terkait akurasi data ini, data-data yang tidak akurat dibersihkan dulu, karena akurasi data kepesertaan jadi tantangan tersendiri,”tuturnya.

Menutup keynote speakernya, David mengatakan komitmen semua stakeholder jadi hal penting juga yang tak boleh diabaikan.

“Itu meliputi komitmen semua stakeholder, dukungan pemda, harmonisasi regulasi dan peningkatan kepatuhan. Komitmen ini yang paling penting,”tandasnya.

Selain David, hadir juga Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Muttaqien dan Pakar Asuransi Kesehatan, Budi Hidayat sebagai keynote speaker. (Ruzady)