Ombudsman Bertekad “Bantu” Pemprov Maluku Masuk Zona Hijau

by
Kantor Gubernur Maluku di Jalan Sultan Hairun Kota Ambon. FOTO : (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku telah berkomitmen kepada Ombudsman Kantor Perwakilan Maluku agar di Tahun 2020 pelayanan publik masuk dalam zona hijau. Pelayanan publik pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku tahun 2017 masuk zona merah dan tahun 2018 masuk zona kuning.

“Pemprov Maluku sudah berkomitmen kepada kami di tahun 2020 nanti pelayanan publik akan diperbaiki lebih baik lagi agar keluar dari zona merah, dan juga zona kuning sehingga pelayanan publik masuk zona hijau, terutama zona wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi melayani. Kami tentu siap membantu ini semua agar Maluku masuk zona hijau,”kata Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Hassan Slamet kepada Terasmaluku.com, Jumat (15/11/2019).

Hassan mengakui Penjabat Sekda Maluku, Kasrul Selang sudah bertemu dengannya dan berkomitmen agar pelayanan publik lingkup Pemprov Maluku pada Tahun 2020 masuk zona hijau untuk semua OPD.

Hassan mengatakan Ombudsman Maluku sangat mendukung dan memberikan apresiasi atas komitmen Pemprov Maluku tersebut. Namun komitmen tersebut lanjut Hassan harus bisa direalisasikan dalam aktivitas pelayanan publik sehingga Maluku lebih maju dan bermartabat kedepannya.

Menurut Hassan, pada sejumlah OPD seperti  sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik saat ini butuh perhatian serius dari Pemprov Maluku. Sebab pada sektor tersebut, pelayanan publik masih masuk pada zona merah.

“Untuk masuk zona hijau, ada persyaratan yang harus dipenuhi yakni wilayah bebas korupsi, birokrasi melayani, dan standar pelayanan publik yang baik. Mudah-mudahan kedepannya Gubernur Maluku beserta jajarannya keluar dari zona merah tersebut,” ungkap Hassan.

loading...

Agar Maluku masuk zona hijau pelayanan publik, Hassan juga memberikan rekomendasi kepada Pemprov Maluku agar mengganti sejumlah pimpinan OPD yang kinerjanya justru tidak membuat Maluku keluar dari zona merah pelayanan publik. “Gubernur harus mengganti sejumlah pimpinan OPD yang kinerja tidak baik, dan memperburuk pelayanan publik. Kalau tidak agak sulit masuk zona hijau,” kata Hassan.

Terkait pernyataannya yang kecewa dengan Gubernur Maluku Murad Ismail, karena jarang masuk kantor dan mempengaruhi pelayanan publik,  Hassan mengatakan setelah melakukan investigasi, ternyata Gubernur setelah dilantik banyak melakukan kunjungan strategis di luar daerah terutama dengan pemerintah pusat.

“Setelah kami melakukan investigasi, Pak Gubenur usai dilantik lebih banyak melakukan kunjungan ke luar daerah terutama di pusat (Jakarta) untuk meyakinkan pemerintah pusat agar dapat memperhatikan wilayah Maluku demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku,” katanya. (ALFIAN SANUSI)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *