Ombusman : Saatnya Aparat Ambil Tindakan Hukum Pengedar Bahan Kimia Selamatkan Warga Buru

by
Tim Ombudsman RI menemui sejumlah warga adat Kabupaten Buru untuk menerima pengaduan terkait sejumlah masalah pertambangan Gunung Botak, Rabu Rabu (18/4) malam di Kota Namlea.

TERASMALUKU.COM,-NAMLEA-Upaya penegakan hukum bagi para penambang ilegal yang menggunkan merkuri dan sianida di lokasi tambang emas Gunung Botak Kabupaten Buru sudah saat  dilakukan aparat TNI/Polri. Pasalnya, penggunaan bahan kimia  di kawasan tambang tersebut sudah masuk kategori darurat. Aparat semestinya mengambil langkah tegas untuk memberantas pelaku usaha atau cukong merkuri, yang hingga kini masih bergerak bebas.

“Aktivitas di Gunung Botak adalah ilegal, untuk itu hukum harus jalan. Kalau mau tutup ya tutup. Kami mendengar keluhan dari tokoh-tokoh adat, dan turun ke lokasi melihat memang ada penambang ilegal. Sudah saatnya ada tindakan hukum yang diambil aparat demi menyelamatkan masyarakat,” kata Samuel Hatilelly, Asisten Ombudsman RI Wilayah Maluku kepada wartawan usai bertemu warga adat Buru di Namlea, Rabu (18/4) malam. Pertemuan yang difasilitasi Ketua LSM Parlemen Jalanan Ruslan Soamole itu untuk mendengar laporan dari warga adat terkait Gunung Botak.

Menurutnya, Ombudsman masih bingung kenapa aparat sampai saat ini belum juga beraksi, padahal merkuri di jual secara bebas. Semestinya, merkuri tidak boleh bebas seperti itu karena harus memiliki ijin. Jangan menggunakan sesuatau yang berbahaya. “Saya kira kelemahan kita ada pada sisi pengawasan. Kan tidak masuk akal merkuri beredar tanpa diketahui,”katanya.

Dia mengakui, memang ada pihak-pihak yang sudah diberi izin oleh Pemerintah Provinsi untuk mengelolah atau menormalisasi sedimen yang sudah ada. Tetapi apakah itu memungkinkan atau tidak, dengan merkuri yang sudah ada lebih duluh. Pihaknya juga tidak mengetahui pasti, apakah merkuri sudah sampai di teluk Kaiely ataukah masih berada di kali Anahoni. Karena normalisasi itu dilakukan pada bagian atas.

“Memang terkait dengan hewan yang mati karena rendaman itu kami masih menduga, apakah itu dia menelan sianida atau tidak?. Tapi kalau rendaman dibiarkan bebas, manusia juga bisa mati. Saya menduga ada sesuatu yang tidak beres di Gunung Botak,” ujarnya.

Dia mengatakan, jika aparat tidak bertindak tegas, maka persoalan ini akan menjadi bom waktu dan dampaknya akan dirasakan masyarakat di masa lima atau sepuluh tahun ke depan. Sehingga itu, Ombudsman sangat berkepentingan, untuk menjaga hak publik. Pemerintah juga diharapkan dapat memastikan bahwa masyarakat harus dilindungi dari tindakan kejahatan termasuk merkuri.

Dalam pertemuan itu, sejumlah warga adat termasuk Raja Negeri Kayeli Abdullah Wael menyampaikan sejumlah masalah terkait Gunung Botak. Mulai dari maraknya aktivitas penambangan ilegal menggunakan bahan kimia, penggunaan BBM ilegal di Gunung Botak hingga persoalan dampak penggunaan bahan kimia bagi lingkungan. Selain mendengar laporan dari warga adat, Tim Ombusman juga mendatangi Gunung Botak dan menemui sejumlah pihak di Kabupaten Buru. (ADI)