OPINI : Figur Pemimpin Maluku???

by
Rusdi Abidin

FIGUR Calon Gubernur (Cagub)  Maluku 2018-2023 sudah terjajal setelah KPU Maluku  menetapkannya. Dua pasang Cagub merupakan usungan Parpol dan  satu pasang melalui jalur independen. Sejak awal persaingan Cagub memanas dalam perebutan rekomendasi hingga menyisahkan dua  pasangan yaitu  Said Assagaff dan Andareas Rentanubun  (SA-AR) yang diusung Golkar, Demokrat, PKS dan  pasangan Murad Ismail dan Barnabas Orno (MI-Orno) diusung oleh sebagian besar Parpol dengan membentuk poros koalisi yang dipimpin PDIP sebagai partai pemenang parlemen daerah.

Publik lokal tahu bahwa kedua pasangan ini, SA dan MI sudah berseteru dari awal, walau kedua pernah mesra saat menghantarkan SA sebagi gubernur di tahun 2014. Namun kondisi berbicara lain, perpisahan terjadi dan berada dalam persaingan Cagub.  Sebelumnya diyakini persaingan Cagub Maluku dapat didesain untuk memperhadapkan kedua pasangan tersebut dalam arena Pilgub. Tetapi kenyataan menjadi lain muncul pasangan independen Herman Koedoeboen dan Abdullah Vanath  (HK-AV).

Munculnya pasangan independen buknlah hal yang spesial karena baik HK maupun AV adalah mantan Cagub Maluku  2014 dan keduanya menjadi kompetitor terberat bagi SA. Bahkan sebagian kalangan akar rumput meyakini saat ini pemenang Pilgub adalah  AV dan Marthen Maspaitella, setalah HK dan Daud Sangadji terjegal diputaran pertama.

Dengan begitu maju keduanya adalah wajar menghipnotis publik sebagai pasangn yang kuat berdasarkn hitungn representasi posisi figur pasangn dalam pencalonan sebagai Cagub. Kenyataan atas tiga pasangan Cagub dengan representasi posisi figur dalam pencalanon tersebut tentu menghembuskan udara panas politik identitas. Diakui atau tidak kenyataan itu buknlah hal politik figuritas yang tumbuh alamiah sesuai kehendak politik demokrasi. Tetapi dapat lihat sebagai upaya mengakomodasi kenyataan pluralisme lokal yang ketat sehingga terdorong pola gerak politik kearah kompromistis sebelum di bawah ke arena pemilihan (demokrasi).

Karenanya tidak mudah untuk mengalamatkan proses politik pemilihan langsung kepala daerah, Pilgub Maluku sebagai arena demokrasi sebagaimana wacana konsepsinya. Sebab disituasi seperti itu akan berkonsekuensi pada pembentukan polarisasi politik lokal mengikuti frame identitas dan instrumen modal (otoritas politik dan penguasaan donasi).

Konsekunsi tersebut di satu pihak memberikan angin segar bagi Cagub yang memiliki relasi benang merah dengan frame politik identitas dan menyandera Cagub yang lain. Dan dipihak lain memaksa Cagub yang tidak memiliki relasi kuat dengan politik identitas untuk mengeksplorasi lapangan politik habis-habisan guna mendapatkan dukungn politik yang signifikan dengan pola yang sama berbasis identitas dan modal.

Pertanyaannya, apakah konsekunsi polarisasi politik dijalani sebagai anggapan tradisi politik terus dimanfaatkan atau ada terebosan baru dari Cagub untuk memboboti proses Pilgub sehingga perlahan menetralisir politik identitas lokal?. Penting untuk dimaknai bahwa politik identitas adalah kenischayaan pluralisme.

Kenischayaan yang semestinya dapat dikelola menjda kekuataan keadaban politik lokal. Bukan sebaliknya menjadi huru-hara politik hingga terus membenamkan logika sosial pemilih dan institusional masyarakt. Tentu hal itu tantangn dan dilema bagi figur Cagub. Karena itu sudah seharusnya mereka para Cagub menyadari bahwa aktualisasi politik Pilgub bukan saja membangun pola politik cocok-cocokan karena memiliki frame identitas emosional yang kebetulan sama dengan akar rumput. Atau membangun nalar generalisir karena menganggap adalah representasi figur identitas emosional.

Mereka, Para Cagub harus dapat menalar lebih dalam apa dan bagaimana kemauan demokrasi dan kebutuhan untuk menjawab umat dan rakyat di aras lokal dalam frame kesetaraan, kebangsaan serta keadilan sosial. Konteks tersebut sedang menjelaskan bahwa Maluku sesungguhnya tidak sekedar membutuhkn Gubernur dan Wagub secara formil. Namun lebih dari itu membutuhkn pemimpin Maluku yang berjiwa nasionalis. Pemimpin yang menjadi jawaban dari keinginan yang tak terucapkan dari semua pihak-masyarakat dan  institusionalnya.

Pemimpin yang memiliki visi perencanaan yang dapat menjawab pluralisme secara praksis dalam pembentukan kesadaran politik lokal. Bahwa ketiga pasangan Cagub Maluku 2018 dapat dipandang sebagai putera dan calon pemimpin terbaik Maluku karena telah dinobatkan sebagai Cagub dan Cawagub. Tetapi penting digarisbawahi dalam konteks demokrasi makna pemimpin sesungguhnya adalah rakyat itu sendiri sebagai pemegang kedaulatan politik pemerintahan. Karenanya sebelum mereka dinobatkan sebagai sosok pemimpin Maluku, maka pertanyaan yang perlu disodorkan adalah apakah mereka sudah menjadi sosok kesetaraan politik dalam etik demokrasi?.

Etik demokrasi adalah kesesuaian antara pembentukan kesadaran politik rakyat dengan kesadaran politik yang dimiliki oleh figur pemimpin. Adanya kesesuaian itulah yang menciptakan kesetaraan politik. Kesetaraan politik di tingkat lokal menyangkut nalar dan ruang tabularasa pluralis. Dititik itu tak berlebihn bila disampaikn ketika eksplorasi politik Pilgub jauh dari pandagan tersebut maka Pilgub Maluku akan terus terjebak dalam politik identitas emosional. Politik yang pada akhirnya melahirkn figur pemimpin Maluku yang direpresentasikan dalam jabatan Gubernur dan Wagub yang tidak cukup memiliki resonansi demokrasi. Atau  hanya menjadi kepala daerah yang merepresentasikan demokrasi semu. (Oleh Rusdi Abidin, Dosen Unpatti Ambon)