Pelajari Perda PDAM Dan Tera Tera Ulang, DPRD Ambon Studi Banding Ke Sukabumi

by
Ketua Pansus Tera/Tera Ulang DPRD Kota Ambon (kanan) bertukar cendera mata dengan Asisten III Setda Kabupaten Sukabumi, Uang Burhanudin saat studi banding di Pemkab Sukabumi, Selasa (12/3/2019). FOTO : ISTIMEWA

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ambon untuk rancangan peraturan daerah (Ranperda) melakukan studi banding terhadap dua Ranperda di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (12/3/2019). Dua Ranperda tersebut yakni perubahan atas Perda tentang pembentukan PDAM dan Ranperda perubahan atas Perda nomor 15 tahun 2012 tentang perubahan struktur dan tarif retribusi pelayanan Tera/Tera ulang.

Rombongan Pansus dipimpin Leonora Far-far dari Fraksi PDI Perjuangan, Yusuf Latumeten dari Demokrat, dan Asisten I Setda Kota Ambon, Mien Tupamahu. Rombongan  anggota Pansus lainnya, Johny Mainake (NasDem), Taha Abubakar (PPP), Zeth Pormes (Golkar), Christianto Laturiuw (Gerindra) dan Djefry Toisuta (Demokrat), didampingi dua staf Setwan DPRD dan Penera Disperindag Kota Ambon.

Rombongan anggota DPRD dan Staf Pemkot Ambon diterima Asisten III Setda Kabupaten Sukabumi, Uang Burhanudin, staf ahli Bupati dan  sejumlah pimpinan OPD Pemkab Sukabumi di ruang DPPKAD.

Ketua Pansus Tera/Tera Ulang , Jusuf Latumeten mengaku, kedatangan Pansus untuk mencari referensi serta sharing informasi tentang struktur dan tarif retribusi pelayanan Tera/Tera ulang dalam rangka merevisi Perda nomor 15 tahun 2012.  Karena percepatan penduduk dan ekonomi yang begitu cepat, sehingga harus direvisi beberapa Perda.

“Alasan lain guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, Perda ini sudah ditetapkan dan diterapkan Pemkab Sukabumi sejak 2017 dan Pansus ingin Perda ini berlaku lama,” katanya.

Sementara Ketua Pansus PDAM, Leonora Far-far menambahkan, merevisi Perda pembentukan perusahaan daerah air minum (PDAM) adalah kebutuhan bagi Kota Ambon. Perda ini untuk memback-up PDAM secara kelembagaan dan operasional agar bisa berjalan efektif, efisen guna berkontribusi bagi daerah.

“Kabupaten Sukabumi sudah ada Perda nomor 5 tahun 2018. Kami ingin menjaring informasi bagaimana penerapan Perda itu oleh PDAM hingga kini, kendala dan mekanisme lain. Apalagi pemerintah kota juga sementara lakukan seleksi direksi dan pimpinan PDAM, sehingga tepat,” ujarnya.

Kepala UPTD Metrologi Diskopindag Pemkab Sukabumi, Donny Achmad mengaku, tarif awal untuk Tera/Tera ulang pihaknya mengadopsi 100 persen dari provinsi, itu dilakukan agar tidak ada gejolak di masyarakat.

Selanjutnya, tarif yang diterapkan ada formulasinya, harga standar dibagi kepada jumlah potensi yang ada di daerah. Artinya, ada indeks yang ditetapkan sesuai dengan tingkat kesulitan. Retribusi hanya berlaku untuk beberapa alat UTTP dengan biaya tambahan 100 ribu, namun tidak diterima petugas langsung, tapi ditransfer ke dinas.

“Alat ukur atau timbangan untuk menguji beban yang besar saja, harganya sekitar 5 miliar sedangkan yang kecil, Rp 900 juta. Kita pun belum bisa membelinya. Karena disadari gunanya metrologi untuk pelayanan konsumen, bukan pada meningkatkan PAD karena nilainya pasti kecil sekali,” terangnya.

Asisten III Setda Pemkab Sukabumi, Uang Burhanudin menambahkan, tarif retribusi wajib ditarik dari konsumen jika pelayanan Tera/Tera ulang dilakukan. Namun, untuk biaya operasional petugas dalam pelayanan tidak bisa diberikan karena petugas sudah mendapat tunjangan kinerja daerah (TKD), baik Penera, petugas Disdukcapil dan lainnya demikian. Jika sebaliknya terjadi, maka masuk pungutan liar (Pungli) dan hukum pasti bertindak. (IAN)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *