Pemda Malut Teken Perjanjian dengan Perusahaan Tambang

by

TERASMALUKU.COM, Ternate,- Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani perjanjian kontribusi dengan perusahaan tambang PT Nusa Halmahera Mineral (NHM). Ini sebagai upaya kerjasama pengembangan investasi pihak ketiga.

“Sebagai implementasi dari kerja sama jangka panjang antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan NHM, ini kami memberikan bantuan pihak ketiga yang bersifat sukarela tidak mengikat dan satu kali,” kata Presiden Direktur PT NHM Anang Rizkani Noor di Ternate, Senin (23/9/2019).

Dalam perjanjian tersebut tercantum bantuan dari PT NHM kepada Pemprov Malut sebesar 500 ribu dolar AS.

Pemberian bantuan itu, kata Anang, sebagai bagian dari perubahan Kontrak Karya (KK) NHM dan berakhirnya pengaturan Kontribusi Pembangunan Daerah (KPD) di pertengahan 2018. Perubahan itu menyebabkan terjadi defisit anggaran.

“Untuk itu perlu ada keseimbangan anggaran di provinsi agar tidak mengganggu program pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Di lain sisi, kenaikan pembayaran tarif royalti meskipun KPD tidak lagi diberlakukan. Nilainya dari 0,75 persen menjadi 3,75 persen atau sekitar 500 persen.

loading...

Terkait dengan itu, Wagub M Al Yasin Ali mengaku Maluku Utara juga diuntungkan dengan perubahan KK PT. NHM mengingat ada kenaikan royalti yang signifikan.

“Saya rasa ini menguntungkan karena yang semula hanya berapa persen, sekarang sudah naik 5 kali lipat, tentu ke daerah juga begitu,” katanya.

Selain PT. NHM, kenaikan tarif royalti juga berlaku sama pada seluruh perusahaan tambang emas di Maluku Utara. Sementara tambang nikel punya tarif berbeda.

Sebelumnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Malut bersama Komisi II DPRD Halut membahas pembagian royalti melalui rapat bersama di ruang rapat lantai IV Kantor Gubernur Sofifi.

Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Malut, Hasyim Daeng Barang menyatakan pertemuan itu dilakukan karena ada indikasi penyetoran iuran produksi yang tidak sesuai dengan potensi riil. Yakni antara pelaku usaha pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK) dalam hal ini PT Nusa Halmahera Minerals (NHM).

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebelum kenaikan persentase tarif pembayaran royaliy sebesar 0,75 persen dengan rincian pembayaran 2015 senilai Rp32.408.698.297, pada 2016 senilai Rp16. 832.379.250 dan 2017 senilai Rp5.507.764.130. (ant)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *