Pemerintah Kota Ambon Tetapkan UMK, Ini Jumlahnya

by

TERASMALUKU.COM,AMBON, –  Pemerintah Kota Ambon menetapkan Upah Minimum Kota (UMK)  sebesar 2.643.387 rupiah. Penetapan UMK ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku nomor 305 tahun 2019 tentang penetapan upah minimum kota Ambon.

“Dari hasil penyusunan UMK telah disepakati dewan pengupahan kota dan telah direkomendasikan oleh Walikota Ambon, untuk diteruskan kepada Gubernur Maluku, guna memberlakukan keputusan tersebut, maka UMK ditetapkan sebesar 2.643.387 rupiah,” kata Sekretaris Kota Ambon, A.G Latuheru dalam sambutannya saat sosialiasi UMK yang digelar di Hotel Golden Palace, Senin (23/12).

Latuheru mengatakan, sosialisasi ini bertujuan agar pemerintah dapat terus mengapresiasi semua pengusaha yang telah berupaya memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja di Kota Ambon.

Menurut dia, ada catatan penting yakni, pemerintah tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan industrial bagi pelaku hubungan industrial. “Namun pengusaha juga harus memperhatikan hak-hak dari tiap pekerja, atau buruh,” kata Latuheru.

Namun, lanjut dia, pekerja juga harus memahami tanggung jawab dalam bekerja untuk menjaga komponen usaha yang telah memberikan ruang untuk keberlangsungan pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga diberlakukan etos kerja, disiplin kerja, skill yang sepadan dari pekerj itu sendiri.

“Apabila kurang adanya hubungan baik dikarenakan faktor intenal dari perusahaan maupun subjektivitas dari pekerja atau buruh, maka keduanya harus mencari solusi yang bijaksana dalam penyelesaian persoalan tersebut,” ujarnya.

Dia juga mengaku, penguatan eksistensi managerial oleh setiap pengusaha dalam pelaksanaan upah diusahakan sesuai dengan peraturan pemerintah guna menjamin kesejahteraan bagi buruh atau pekerja di kota Ambon.

“Apabila kinerja pengusaha dalam menjaga hubungan yang harmonis tetap terpelihara, maka kondisi ketenagakerjaan di kota Ambon akan tercermin sebagai sebuah keluarga, hujan sebagai mitra,” katanya.

Latuheru menghimbau, pelaku hubungan industrial agar menerapkan upah sesuai dengan ketentuan perundangan-undanhan yang berlaku. (ALFIAN SANUSI)