Pemkab MBD Daftarkan 1.100 Tenaga Kerja Kontrak dan 696 Aparat Desa ke Program BPJS Ketenagakerjaan

by
Bupati MBD Benyamin Thomas Noach menyerahkan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.100 Tenaga Kerja Honorer Daerah (Non ASN) dan 696 aparat desa, Selasa (17/8/2021). FOTO : BPJAMSOSTEK MALUKU

TERASMALUKU.COM,-TIAKUR-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Barat Daya menyerahkan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.100 Tenaga Kerja Honorer Daerah (Non ASN) dan 696 aparat desa di wilayah itu.

Penyerahan simbolis diberikan usai Upacara HUT ke 76 RI di ruang rapat Kantor Bupati MBD, Selasa (17/8/2021).

Bupati MBD Benyamin Thomas Noach menyerahkan secara langsung kartu kepesertaan kepada perwakilan tenaga kerja dan aparat desa, disaksikan Forkopinda Kabupaten MBD.

Mangasa Laorensius Oloan, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Maluku mengatakan, apa yang dilakukan Pemkab MBD merupakan kado special di hari Kemerdekaan ke 76 RI bagi sebagian tenaga kontrak dan aparatur desa. Itu karena Pemkab MBD telah melindungi ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJAMSOSTEK,

“Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjan yang diberikan Pemda MBD ini merupakan bentuk kepedulian dan apresiasi Pemda kepada tenaga kerja honorer dan aparatur desa,” kata

Oloan yang didamping Wawan Burhanuddin, Kepala Bidang Kepesertaan BPJAMSOSTEK Maluku dalam siaran persnya, Senin (23/8/2021).

Oloan juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab MBD karena sudah mempercayakan BPJAMSOSTEK yang merupakan program negara untuk melindungi aparat desa dan sebagian non ASN di Kabupaten MBD.

Selain itu, Pemkab MBD juga berkomitmen kedepannya setelah anggaran perubahan diakhir tahun 2021 akan segera melindungi seluruh tenaga kerja kontrak di lingkup Pemkab MBD. Jumlah mereka masih sekitar 2.500 tenaga kerja kontrak yang belum terlindugi kedalam program BPJAMSOSTEK.

Untuk perlindungan yang diberikan Pemda MBD sendiri berupa, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, sehingga tenaga kerja bisa tenang dalam menjalankan aktrivitasnya.

Oloan menjelaskan, dengan didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, maka tenaga kerja akan mendapatkan perlindungan pada saat terjadi resiko kecelakaan kerja, maka seluruh biaya medis akibat kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab BPJAMSOSTEK.

“Dan jika terjadi meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, maka 2 orang anak berkesempatan mendapatkan bantuan beasiswa maksimal sebesar Rp. 174.000.000 dan jika terjadi resiko meninggal dunia mendapatkan santunan kematian berupa uang sebesar Rp.42.000.000 bagi ahli waris,” jelas Oloan.

Oloan juga mengatakan, kepedulian Pemkab MBD akan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebenarnya sudah sejak lama.

Yaitu tepatnya pada Oktober 2019, Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach, mengeluarkan Peraturan Bupati No 27 tahun 2019 tentang kewajiban menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku usaha, pekerja jasa konstruksi dan pekerja mandiri di Kabupaten MBD. (ADV)