Pemkot Ambon Bentuk Tim Penilaian Perbaikan Rumah Akibat Gempa

by
Rumah warga di kawasan Gunung Malintang Ambon roboh akibat gempa 4,5 magnitudo pada Sabtu (16/11/2019). FOTO : ISTIMEWA

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon membentuk tim penilaian perbaikan rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi pada 26 Setember 2020.

Tim penilaian perbaikan rumah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Ambon untuk menilai perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa bumi, dan telah diperbaiki warga secara mandiri.

“Paska gempa bumi banyak warga yang telah melakukan perbaikan rumah baik yang rusak ringan, sedang maupun rusak berat,” kata Sekretaris BPBD kota Ambon, Eva Tuhumury, Kamis (10/9/2020).

Dikatakannya, tim akan menilai rumah yanh telah diperbaiki warga secara mandiri, setelah dilakukan penilaian warga menyiapkan dokumen pendukung pertanggungjawaban serta dokumentasi perbaikan rumah.

Setelah menyiapkan dokumen pertanggungjawaban maka akan dilakukan pembukaan blokir rekening di BNI dan mentrasfer uang perbaikan rumah warga. “Setelah membuka blokir mereka dapat menggunakan hak mereka, terutama yang telah melakukan perbaikan secara mandiri,” katanya.

Eva menjelaskan, distribusi bantuan gempa mekanismenya sesuai juknis BNPB yakni melalui kelompok penerima bantuan. Proses pencairan bantuan tidak perorangan tetapi melalui kelompok penerima bantuan, kecuali jika perbaikan rumah dilakukan secara mandiri.

Loading...

“Mekanismenya warga melaporkan ke desa atau negeri dan secara kolektif desa mengirim data keluarga yang telah melakukan perbaikan secara mandiri ke BPBD,” ujarnya.

Sedangkan proses perbaikan melalui kelompok, tahapan penyaluran bantuan melalui tiga tahap yakni pertama sebesar 50 persen tanpa ada pekerjaan fisik, anggaran dicairkan dari rekening masyarakat ke rekening kelompok.

Mekanismenya kelompok menyiapkan dokumen pencairan dalam hal ini surat perjanjian, surat kuasa transfer dari masyarakat ke kelompok serta buku tabungan masyarakat.

Pembentukan kelompok yang telah disahkan dan surat keputusan ditandatangani kepala desa disertai surat pengantar ke BPBD. Selanjutnya BPBD akan menyurati BNI untuk melakukan transfer dari rekening masyarakat ke rekening kelompok.

Setelah melakukan perbaikan tahap pertama jika penggunaan uang kelompok mencapai 80 persen dan fisik di lapangan 40 persen, kelompok dapat ajukan permintaan tahap kedua sebesar 30 persen.

“Sedangkan pencairan tahap tahap ketiga sebesar 20 persen dilakukan saat pengunaan uang 100 persen dan 70 persen fisik dilakukan perbaikan, maka dapat dilakukan permintaan tahap akhir sebesar 20 persen,” kata Eva. Pewarta : (Penina Fiolana Mayaut/Antara)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *