Pemprov Maluku Bahas RKPD 2019

by
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku membahas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019, yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Rabu (14/3).

TERASMALUKU.COM,AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku membahas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019, yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Rabu (14/3). RKPD ini dibahas dalam Forum Konsultasi Publik dengan mengangkat tema “Pemantapan dan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalang rangka mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran secara berkelanjutan.

Forum konsultasi publik ini dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Hamin Bin Tahir dan menghadirkan dua narasumber yakni, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Antonius Sihalohon dan Wakil Ketua DPRD Maluku Said Muzakir Assagaf. Dalam sambuatan Plt Gubernur Maluku Zeth Sahuburua yang dibacakan Sekda Maluku Hamin Bin Tahir mengungkapkan, pelaksanakan forum ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan penyusunan RKPD Pemprov Maluku Tahun 2019.

Menurut Hamin, forum konsultasi publik ini merupakan implemantasi dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan pengendalian dan evaluasi RPJPD dan RPJMD yang dibahas bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

“Penyusunan rancangan awal RKPD juga memperhatikan RPJMD Pemprov Maluku tahun 2014-2019 dan tahun 2019 merupakan tahun terkhir dalam implemntasi. Jadi masukan penting pada tahapan ini yaitu pokok-pokok pikiran dari DPRD. Oleh sebab itu saya berharap kepada DPRD Maluku melakukan penyusunan agar dapat diintegrasikan dalam penyusunan rancangan RKPD Provinsi Maluku 2019,”kata Hamin.

Sekda berharap memalui forum konsultasi ini  juga semau pemangku kepentingan, instansi vertikal dan perangkat daerah agar dapat memberikan saran dan masukan. Sebab menurut Sekda, berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan tahun 2017 maka dalam penyusunan rancangan awal RKPD 2019 masih terdapat sejumlah permasalahan yang harus diatasi.

Seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi,cakupan peningkatan sumber daya manusia belum merata antara lain, cakupan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi melalui sektor unggulan dan perdagangan serta investasi. “Ini yang mesti dilakukan guna mewujudkan perencanaan yang parsipatif dengan melibatkan pemangaku kepantingan di daerah ini” ujarnya.(UAD)