Pemprov Maluku Bentuk Tim Terpadu, Bangun Bendungan Way Apu Kabupaten Buru

by
Dari kiri Sekda Maluku Hamin Bin Thahir, Kepala Balai Sungai Wilayah Maluku Hariyono Utomo dalam rapat pembentukan tim terpadu membahas percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk membangun pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru Maluku. FOTO: BIRO HUMAS PEMPROV MALUKU.

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku telah membentuk tim terpadu percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Maluku. Bendungan ini merupakan proyek strategis nasional yang diprioritas Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin biin Thahir memimpin rapat itu yang dihadiri  Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Hariyono Utomo, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Le, Karo Ops Polda Maluku, Gatot Mangkurat Putra, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Biro Pemerintahan, Jasmono serta instansi vertikal lainnya yang berlangaung di lantai II Kantor Gubernur Maluku Kamis, (10/10/2018).

Dalam rapat itu Sekda Hamin Bin Thahir menyebut proyek pembangunan Bendungan Way Apu merupakan proyek strategis nasional dengan anggaran senilai  Rp 1 Triliun. Proyek itu lanjut dia mendukung target-target pemerintah pusat melalui program strategis nasional. Mengingat pentingnya bendungan Way Apu ini, maka harus segera dilaksanakan.

Sementara untuk penanganan dampak sosial akibat pembangunan, menurut Sekda Hamim telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018. Berdasar Perpres itu maka Pemerintah Provinsi Maluku  melalui SK Gubernur telah membentuk Tim Terpadu. “Jadi kami bicarakan langkah-langkah selanjutnya nanti untul penanganan dampak sosial terhadap masyarakat sehingga pembangunan Bendungan Way Apu cepat dituntaskan,”ujar  Sekda.

Sementara untuk  pengadaan tanah, pihaknya akan melibatkan instansi vertikal. Seperti Kejaksaan dan Kepolisian, untuk mengecilkan kemungkinan masalah pasca pengadaan tanah. “Kita akan menggunakan pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan kepada masyarakat itu,” jelas Sekda. Nantinya pelaksanaan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang jelas besaran nilai santunan akan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku.

Selain bendungan Way Apu, Menurut Sekda, proyek strategis lainnya adalah Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) juga menjadi perhatian dalam percepatan pembangunannya. Sedangkan untuk ijin penggunaan lahan yang masuk kawasan hutan lindung, sampai saat ini masih berproses di Kementerian.  (UAD)