Pemprov Maluku Harapkan Menteri KKP Optimalkan Pengelolaan Tiga WWP

by

TERASMALUKU.COM, Ambon, – Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku mengharapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengoptimalkan pengelolaan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

“Rasanya tiga WPP itu harus dioptimalkan
pengelolaannya agar menjadi bagian menggerakkan ekonomi daerah di Indonesia timur, terutama Maluku,” kata Plt Kepala Bappeda Maluku Djalaluddin Salampessy di Ambon, Kamis.

WPP Laut Seram mencapai 578.000 ton per tahun dengan wilayah tangkapan, Airbuaya, Namlea,Taniwel, Wahai dan Bula.

WWP Laut Banda, mencapai 248.400 ton per tahun dengan wilayah tangkapan Ambon, Leksula, Piru, Banda, Geser, Tual, Wonreli dan Ilwaki.

WPP Laut Arafura, mencapai 792.100 ton per tahun dengan wilayah tangkapan, Dobo, Aru, Elat dan Saumlaki.

Potensi sumber daya air tawar di Maluku pun memiliki luas area budidaya mencapai 36.251 hektare, terdiri dari kolam 7.600 hektare, sungai 3.750 hektare, situ/rawa/embung 262,5 hektare, waduk 27,5 hektare, danau 60 hektare.

Sedangkan, potensi areal budidaya air payau di Maluku mencapai 191.450 hektare. Komoditi ekonomis yang dapat dikembangkan adalah udang windu dan bandeng, tersebar di pulau Seram dan pulau Buru.

Karena itu, menurut Djalaluddin, seharusnya pemerintah pusat melalui KKP mewujudkan Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN) atau pusat potensi pangan industri perikanan, termasuk turunannya.

“Arahnya mengoptimalkan pengelolaan pariwisata, memanfaatkan laut dalam sebagai lokasi penelitian dan pusat perekonomian perikanan di Indonesia timur,” ujarnya.

Dia menilai pemerintah pusat, terutama Menteri KKP yang baru bisa merealisasikan harapan Pemprov Maluku untuk mengoptimalkan pengelolaan tiga WWP dan mewujudkan LIN agar bisa mengatasi tingginya angka kemiskinan maupun pengangguran di daerah ini.

“Kami (Maluku) sebenarnya memiliki aneka potensi sumber daya alam (SDA) melimpah dan bernilai ekonomis, namun belum dikelola optimal sehingga provinsi ini masih tercatat nomor tiga termiskin di Indonesia” tandas Djajaluddin.

Catatan Antara, pengelolaan laut Maluku telah disetujui pemerintah pusat melalui KKP masuk program strategis nasional periode 2018–2020.

Hal itu disetujui dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 21 Februari 2017.

Bahkan, KKP melalui Menterinya, Susi Pudjiastuti telah menyetujui mengalokasikan dana Rp1,8 triliun untuk tahun anggaran 2018.

Maluku dicanangkan sebagai LIN oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat penyelenggaraan Sail Banda di Ambon pada 2010.(Ant)