Pemprov Maluku Minta Polda Maluku Tuntaskan Kasus Gunung Botak

by
Aparat Kepolisian memasang garis polisi di lokasi matinya tiga ekor kerbau di Dusun Wamsait Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, Jumat (9/3). Hingga Sabtu (17/3) garis polisi masih terpasang. FOTO : (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-AMBON–Pemeritah Provinsi (Pemprov) Maluku yang diwakili Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Polda Maluku untuk segera menuntaskan kasus pertambangan emas ilegal di Gunung Botak dan Gogrea Kabupaten Buru.  Desakan penuntasan kasus ini dilakukan lantaran kasus ini mengendap sejak dilaporkan Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas ESDM Provinsi Maluku pada 10 Mei 2017 .

“Melalui surat pengaduan yang yang ditandatangani Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Martha Nanlohy pada 10 Mei 2017 yang  ditujukan kepada Kapolda Maluku, Pemprov Maluku meminta Polda Maluku agar segera melanjutkan proses hukum terkait kasus PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) sekaligus dugaan penyalahgunaan merkuri dan sianida secara illegal di wilayah Gunung Botak dan Gogrea, Kabupaten Buru,” kata Kepala Bagian Humas Pemprov Maluku Bobby Kin Palapia dalam siaran pers yang diterima Terasmaluku.com, Senin (9/4).

Dalam surat tersebut menurut Bobby dijelaskan, sebelumnya pada 6 Mei 2015, Gubernur Maluku telah mengeluarkan keputusan melarang PETI di wilayah Gunung Botak dan Gogrea. Larangan tersebut diperkuat keputusan lain yang terkait; keputusan nomor 411, 412, 413, 414 dan 415 tahun 2016. Kementerian ESDM juga memperkuat larangan gubernur dengan suratnya di bulan April 2017.

Atas dasar larangan 6 Mei 2015, aparat gabungan POLRI, TNI dan dinas terkait, mengamakan tempat tersebut, namun masyarakat dan berbagai pihak kembali melakukan aksi penambangan liar setelah  aparat meninggalkan tempat. Pihak masyarakat beralasan, telah ada lima Keputusan Bupati Buru tahun 2014 yang mengizinkan masyarakat untuk melakukan penambangan.

Menurut Bobby, seharusnya dengan keluarnya Keputusan Gubernur terkait di tahun 2015 dan tahun 2016, dengan sendirinya Keputusan Bupati Buru (pejabat setingkat di bawah gubernur), yang telah memberikan izin penambangan, gugur atau tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Bobby juga mengungkapkan, dalam surat Kepala Dinas (Kadis) ESDM Maluku itu, secara khusus Pemprov Maluku mengadukan pengusaha Mansur Lataka dan anggota DPRD Kabupaten Buru, Mansur Wael, keduanya beralamat di Namlea, yang diduga kuat menjadi penanggungjawab atas kegiatan penambangan liar di sekitar Gunung Botak dan Gogrea.

“Dalam surat Kadis ESDM Maluku itu mengadukan Mansur Lataka dan Mansur Wael karena  diduga kuat melakukan penambangan liar di kawasan terkait, sejak awal 2016 atau  setidaknya pada 2016 hingga April 2017. Lataka dan Wael juga diduga kuat mempengaruhi masyarakat  bahwa keputusan larangan penambangan dari Gubernur Maluku tahun 2015 dan 2016, tidak sah. Sebaliknya, Keputusan Bupati tahun 2014 yang membolehkan masyarakat melakukan penambangan, masih sah,” kata Palapia.

Dalam surat Kadis ESDM  ke Polda Maluku  itu juga disebutkan,  Lataka dan Wael termasuk kelompoknya diduga menggunakan lembaga konsorsium Koperasi Produksi Izin Pertambangan Rakyat Lea Bumi dan Himpunan Koperasi Masyarakat Buru Adat Petuanan Kaiely Kabupaten Buru untuk menyakinkan masyarakat atas kebohongan tentang produk hukum daerah yang telah dicabut.

“Kami memohon kepada Polda Maluku agar dapat menindaklanjuti penyidikan kasus ini demi tegakknya hukum dan keadilan. Kami percaya Polda Maluku dapat menuntaskannya,” kata Kadis ESDM Provinsi Maluku, Martha Nanlohy dalam siaran pers tersebut.

Pengolahan emas sistem tong

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Mohammad Roem Ohoirat saat dihubungi, Senin (9/4) menegaskan hingga kini pihaknya belum menerima surat pengaduan PETI  dari Kadis ESDM Maluku. Namun mantan Kapolres Maluku Tenggara ini mengakui pernah  menerima surat dari Kabag Humas Pemprov Maluku Bobby Kin Palapia yang dikirim lewat whatsapp (WA).

Ohoirat menjelaskan ia tidak mengetahui isi surat tersebut karena tidak membacanya, hurup suratnya kecil. Ia juga mengatakan, seharusnya surat tersebut dibawa langsung ke pihaknya di  Polda Maluku bukan dikirim via WA. “Memang ada surat yang dikirim lewat WA ke saya.Tapi saya tidak tau isi suratnya  apa itu,  saya tidak membacanya karena maklum  usia kami sudah tua-tua begini, mana bisa liat (surat) apalagi tulisanya kecil sekali. Lagi pula ini urusan antar  institusi kenapa tidak langsung datang  saja ke kami biar jelas,” kata Ohoirat.

Ohoirat juga mempertanyakan pengaduan Kadis ESDM Maluku terkait masalah PETI di Gunung Botak. Menurut Ohoirat, disatu sisi, Kadis ESDM Maluku melaporkan pihak terkait  karena diduga melakukan penambangan liar dengan bahan kimia, merkuri dan sianida. Namun di sisi lainnya, Kadis ESDM Maluku  memberikan izin kepada perusahan lainnya untuk melakukan penambangan di Gunung Botak dengan menggunakan bahan kimia, sianida dan merkuri.

“Lalu kita Polda diminta oleh Kadis ESDM Maluku mengusut pihak lainnya karena melakukan penambangan ilegal menggunakan bahan kimia, apakah perusahan yang mendapat izin dari Kadis ESDM tidak menggunakan bahan kimia,sianida dan merkuri  juga,” kata Ohoirat.

Terlepas dari masalah surat aduan, Ohoirat juga menegaskan, Polda Maluku kapan saja siap menertibkan penambang ilegal di Gunung Botak. Namun Pemprov Maluku juga harus memiliki konsep penataan yang jelas, sehingga setelah ditutup, penambang tidak kembali lagi ke Gunung Botak.

“Besok pun kalau diminta tertibkan penambang dari Gunung Botak kita bisa lalukan. Tapi penambang di Gunung Botak ini kan sudah sering kita tertibkan, masalahnya Pemprov tidak memiliki konsep yang jelas, setelah penutupan bagaimana langkah selanjutkan. Karena tidak ada konsep yang jelas makanya setelah tutup, penambang balik lagi ke Gunung Botak. Dan kita polisi tidak mungkin jaga di situ terus,” kata Ohoirat.

Masalah Gunung Botak kembali menghentakan publik setelah ditemukan sejumlah hewan ternak milik warga mati mendadak pada 9 Maret 2018 lalu karena diduga terkontaminasi bahan kimia, sianida dan merkuri akibat aktivitas penambangan emas ilegal.(ADI)