Pemprov Maluku Mulai Bayar Hutang Pihak Ketiga

by

TERASMALUKU.COM-AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mulai membayar  hutang ke pihak ketiga yang nilainya Rp 177 miliar. Namun pembayaran dilakukan secara bertahap dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun 2018 dan juga APBD Perubahan.

“Saat ini kami lagi proses untuk membayar (hutang) ke pihak ketiga. Pembayaran mulai dilakukan hari ini, (Jumat, 5 Januari). Kita bayarkan secara bertahap dengan menggunakan APBD dan bisa juga lewat APBD Perubahan,” kata Kepala Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Maluku Lutfi Rumbia kepada Terasmaluku.com, Jumat (5/1).

Rumbia mengakui, hutang pihak ketiga ini pernah terjadi tahun sebelumnya akibat defisit anggaran.  Dan Pemprov Maluku tetap melunasinya  secara bertahap melalui APBD dan APBD Perubahan.

Seperti diberitakan Terasmaluku.com sebelumnya, DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan pihak Pemprov Maluku di Gedung DPRD Maluku,  Kamis (4/1). Rapat membahas hutang Pemprov Maluku  ke pihak ketiga sekitar Rp 177 miliar.

Dalam rapat itu Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aset Daerah Setda Maluku, Zulkifli Anwar dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Anthon Lailossa menjelaskan, Pemprov Maluku mengalami defisit anggaran yang cukup signifikan. Defisit hampir Rp 177 miliar, sehingga hutang pihak ketiga  belum bisa dibayarkan.

Menurut Anwar, defisit   terjadi karena target penerimaan yang diproyeksikan bersumber pada  Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 98 miliar dari Bank Maluku yaitu dalam komponen Defiden Rp 50 miliar dan sumbangan pembangunan Rp 48 miliar itu tidak bisa ditagih dari Bank Maluku.

Selain itu, beberapa komponen pendapatan lain dalam  pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Maluku 2017  tidak bisa dicapai, ditambah lagi penurunan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK)  dari pemerintah pusat sebesar 10 persen yang jumlahnya hampir mencapai sekitar Rp 10 miliar. Sehingga Pemprov Maluku mengalami defisit sekitar Rp 177 miliar, hampir sama dengan nilai  kewajiban yang harus dibayarkan ke pihak ketiga.

Dalam rapat tersebut, DPRD meminta Pemprov Maluku membayar hutang pihak ketiga yang sudah melaksanakan pekerjaan dalam program  APBD  Tahun 2017. Bahkan DPRD menawarkan dua opsi agar hutang tersebut dibayarkan. Yakni melakukan pinjaman ke bank dan  merasionalisasi belanja di tahun anggaran 2018. (FAD)