Pemuda Buano Utara Demo BPS

by
Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Peduli Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang berunjukrasa di Kantor Badan Pusat Statestik (BPS) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Kota Piru, Rabu (4/12/2019). FOTO : FADLI

TERASMALUKU.COM,-PIRU-Puluhan warga yang menamakan diri Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Peduli Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang berunjukrasa di Kantor Badan Pusat Statestik (BPS) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Kota Piru, Rabu (4/12/2019).

Dalam aksinya pengunjukrasa memprotes data Kabupaten SBB dalam angka yang dirilis BPS. Pada data tersebut luas wilayah Desa Buano Selatan 91,57 km dengan presentasi 22,35 persen, sedangan Desa Buano Utara hanya memiliki 35,98 km dengan presentase 8,78 persen. Sejumlah pengunjukrasa berorasi di depan Kantor BPS.

Koordinator aksi Wan Tamalena mengungkapkan ada empat poin tuntutan meraka kepada BPS. Yakni menolok data rilis yang dipublish oleh BPS dalam angka sejak tahun 2016. Meminta BPS transparan atas data yang dirilis terkait luas wilayah, mendesak BPS untuk segera melakukan falidasi data di Pulau Buano dengan melibatkan kedua desa.

“Poin keempat tuntutan kami, meminta Kepala BPS Kabupaten SBB agar kembali turung ke Pulau Buano setalah tuntutan kami disampaikan dan paling lambat 3 hari. Kami mendesak BPS untuk menerima dan menindak lanjuti tuntutan kami,” kata Tamalene.

Aksi warga ini mendapat pengawalan dari aparat Polres SBB.  Setelah berorasi sekitar lebih 30 menit, Kepala BPS Kabupaten SBB Juliana Marlisa langsung keluar menemui pendemo di depan kantornya.

loading...

Kepada pendemo, Mairisa mengatakan data yang dirilis BPS adalah data yang diambil dari Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) SBB yakni Bagian Pemerintahan.  Menurut dia, data yang dirilis tersebut merupakan turunan data sejak pemekaran Kabupaten SBB dari Kabupaten Maluku Tengah. Data itu dirilis sejak 2007 namum sampai saat ini belum dilakukan validasi data.

“Itu data kita ambil dari Pemkab SBB lewat dinas terkait dalam hal ini bagian pemerintahan, dan sudah dirilis sejak 2007  bukan 2016, dan ini data wilayah sejak pemekaran Kabupaten SBB dan belum divalidasi lagi,” ujar Mairisa. (FADLI) 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *