Pemuda dan Bencana. Empat Catatan Jelang MPP AMGPM 2019 Oleh: Rudy Rahabeat, Pendeta GPM

by

Esok (Minggu, 13 Oktober 2019) bertempat di Jemaat GPM Hulaliu di pulau Haruku (Haturessy Rakanyawa) akan digelar Musyawarah Pimpinan Paripurna Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (MPP AMGPM) iven tahunan organisasi pemuda gereja terbesar di Maluku. Iven ini dilaksanakan di tengah bayang-bayang bencana gempa bumi yang diawali 26 September 2019 di Ambon, Lease dan Seram. Dapat diduga peserta yang datang ke iven tersebut belum pulih benar dari trauma gempa. Pada lain pihak, melalui iven tersebut akan dirumuskan gagasan dan program strategis untuk pengembangan organisasi pemuda gereja yang sudah menjadi bagian dari organisasi sosial kepemudaan satu tahun ke depan. Berikut ini dengan berfokus pada isu bencana, ada empat catatan sederhana menyambut iven historik tersebut.

Pertama, pemuda dan resiliensi kebencanaan. Resiliensi adalah ketangguhan dalam beradaptasi dan tetap fungsional dalam situasi sulit. Dalam konteks kebencanaan, seseorang atau komunitas diharapkan tidak mudah rapuh dan pasrah pada kondisi kebencanaan dan berbagai dampaknya, melainkan memiliki kemampuan bangkit dan menata kehidupan ke arah yang lebih baik. Untuk memiliki daya resiliensi itu maka tentu saja diperlukan dukungan dan program yang memungkinkan seseorang atau komunitas untuk mengaktifkan energi positifnya sehingga tidak larut dalam pesimisme dan keputusasaan. Diperlukan pula pendekatan lintas ilmu di sini, selain psikologi, sosial, ekonomi maupun teologi. Pendekatan pikologi lebih terarah pada aspek kejiwaan individu, berkaitan dengan potensi stress dan trauma, sedangkan pendekatan sosial dan ekonomi hendak memastikan relasi-relasi sosial yang guyup serta ketersediaan kebutuhan sehari-hari yang mencukupi. Sedangkan pendekatan teologi lebih pada penguatan basis spiritual serta kemampuan mentransformasi tantangan dengan bersandar pada kemurahan Allah. Intinya pedekatannya mesti bersifat holistik. Termasuk dalam konteks masyarakat digital kekinian adalah kemampuan menangkal berita bohong (hoaks) dan menebar berita positif.

loading...

Kedua, kinerja kelembagaan. Untuk membuat individu dan atau masyarakat tangguh menghadapi bencana, maka selain langkah-langkah tanggap darurat seperti distribusi bantuan sembako, dll maka penanganan kebencanaan mesti tetap berkelanjutan dan terintegrasi dalam fungsi kelembagaan yang efektif. AMGPM telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana (BPBGPM) sebuah langkah sangat sangat positif dan strategis. Olehnya ketika bencana 26 September 2019 itu organ BPB segera bergerak dengan mobilisasi sumber daya yang dimilikinya termasuk jaringan supportinya dalam skala lokal maupun nasional. Langkah-langkah responsif ini tentu perlu terus didukung dan dioptimalkan agar ia makin fungsional dalam masyarakat korban bencana. Seperti disitir oleh Pdt Elifas Maspaitella, mantan Ketum PB AMGPM yang kini Sekum Sinode GPM (2019), salah satu agenda BPB yang tak kalah penting dan urgen adalah trauma healing. Program ini sangat urgen dan perlu dalam membantu masyarakat korban bencana, khususnya anak-anak. Dalam kaitan ini, maka program ini mesti terintegrasi dengan lembaga atau organisasi lainnya, termasuk dengan pemerintah untuk bersama-sama memulihkan masyarakat pasca gempa.

Ketiga, pendekatan inklusif: lintas budaya dan lintas agama. Ketika bencana terjadi, maka spontan manusia bereaksi dalam komunitasnya, termasuk komunitas agamanya. Namun dalam konteks masyarakat plural dan multibudaya, maka perlu dibiasakan pendekatan yang bersifat inklusif. Artinya, tidak hanya menyasar komunitas sendiri dan agama atau suku sendiri, melainkan diharapkan lebih bersifat lintas budaya dan lintas agama. Pada titik ini, titik tolaknya adalah rasa kemanusiaan bersama (humanitas). Kita menolong seseorang bukan karena kesamaan suku dan agama, melainkan itu merupakan panggilan kemanusiaan universal. Pendekatan inklusif membuat kita dapat diterima tanpa rasa curiga dan was-was. Tentu untuk hal ini, tidak semudah dibandingkan bergerak di komunitas sendiri. Tapi sekali lagi dalam konteks masyarakat multikultural seperti Maluku dan Indonesia maka pendekatan inklusif lebih cocok dan transformatif.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *