Penambang Ilegal Diberi Waktu Sebulan Tinggalkan Gunung Botak

by
PLT Gubernur Maluku Zeth Sahuburua

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Para penambang yang melakukan aktivitas penambangan emas  secara ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru, Maluku diberi waktu sebulan untuk keluar dari lokasi tambang. Aparat keamanan akan bertindak tegas kepada penambang ilegal jika batas waktu yang ditentukan tidak diindahkan.

“Dari seluruh pembicaraan itu ada tiga kesepakatan dan kesimpulan yang diambil. Yang pertama diberikan waktu satu bulan kepada semua penambang liar harus keluar dari  lokasi tambang.  Dan tugas untuk mengeluarkan mereka (penambang) adalah tugas aparat keamanan,” kata Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (29/3).

Sahuburua menegaskan waktu satu bulan diberikan kepada penambang ilegal untuk mengosongkan lokasi tambang Gunung Botak  merupakan salah satu dari tiga poin yang diputuskan dalam rapat bersama di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Jakarta pada Senin (26/3).

Menurut Sahuburua, rapat khusus terkait Gunung Botak itu dihadiri pejabat  kementerian dan lembaga terkait yakni, Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung RI, Mabes  Polri, Mabes TNI, Kemenko Maritim, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari Pemprov Maluku dihadiri langsung Sahuburua, Karo Hukum Setda Maluku, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Pemprov Maluku.

Sahuburua mengungkapkan, selain penambang harus keluar dari Gunung Botak, poin kedua hasil rapat bersama itu yakni,  tambang emas  Gunung Botak menjadi program prioritas nasional yang dimasukan dalam proyek Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Jadi menurut Sahuburua, Gunung Botak tidak lagi ditangani sendiri – sendiri oleh kementerian dan lembaga terkait, namun secara nasional ditanggani Bappenas dengan mengikutsertakan kementerian dan lembaga terkait yang ada kaitannya dengan  masalah pertambangan.

“Dan yang ketiga hasil pertemuan bersama itu, usaha pertambangan di Gunung Botak  yang mendapat izin dari pemerintah secara resmi akan ditata secara baik dan diupayakan sedemikian rupa supaya ada hasil yang kita capai dari pertambangan itu,” kata Sahuburua.

Terkait usaha pertambangan dan  penataan Gunung Botak, Sahuburua menegaskan tidak ada  BUMN yang akan mengelolanya. Sahuburua  menjelaskan keputusan rapat bersama  tersebut akan disosialiasikan kepada masing – masing kementerian dan lembaga terkait, termasuk para  penambang agar meninggalkan lokasi tambang.

Ia mengakui  tambang Gunung Botak memang kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku namun karena melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, maka  penanganannya juga melibatkan semua pihak dan menjadi tanggungjawab bersama-sama dengan pemerintah pusat. Sahuburua juga menyatakan Pemprov Maluku tidak mau disalahkan jika mengambil keputusan terkait Gunung Botak.

“Kewenangan memang di pemerintah provinsi, tapi ini kan sudah keterkaitan secara komprehensif antara kementerian terkait. Karena itu bukan tanggungjawan satu pihak saja, sudah tanggungjawab bersama-sama.  Kami tidak bisa ambil keputusan sepihat, pada satu ketika nanti Pemprov Maluku disalahkan, kalau program nasional maka diambil (diputuskan) di tingkat nasional,” kata Sahuburua.

Masalah Gunung Botak kembali menghentakan publik setelah ditemukan empat ekor hewan ternak mati mendadak pada 9 Maret dan 11 Maret 2018 karena diduga terkontaminasi bahan kimia merkuri dan sianida.Hingga kini ribuan penambang masih melakukan aktivitas penambangan secara ilegal dengan menggunakan bahan kimia di  Gunung Botak. (ADI)