Peran Media dan Pemerintah Mengawal Program JKN-KIS

by
BPJS Kesehatan menggelar Media Workshop selama dua hari, Kamis-Jumat (22-23/10/2020) secara virtual. FOTO : BPJS KESEHATAN AMBON

TERASMALUKU.COM,-AMBON-BPJS Kesehatan menggelar Media Workshop selama dua hari, Kamis (22/10/2020) hingga Jumat (23/10/2020) secara virtual. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 700 media massa baik nasional maupun daerah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Rumondang Pakpahan mengatakan bahwa Media Workshop ini membahas isu-isu terkini seputar Program JKN-KIS dengan narasumber yang kompeten dibidangnya. Harapannya, seluruh media massa di Indonesia dapat serentak mendapatkan informasi yang sama dan lengkap sehingga informasi terkait Program JKN-KIS dapat tersosialisasi dengan baik.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Rumondang Pakpahan

“Workshop kali ini kita menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di Bidangnya sehingga teman-teman media dapat mendapatkan informasi yang sama dan jelas seputar program JKN-KIS,” kata Mondang di sela workshop di Ambon, Kamis (22/10).

Loading...

Pada hari pertama, tema yang dibahas adalah Menjaga Keberlangsungan Program JKN-KIS dengan menghadirkan narasumber diantaranya Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Stragtegis, Yustinus Prastowo, Ketua Tim Kendalu Mutu Kendali Biaya Pusat, Adang Bachtiar, Chief of Party, USAID Health Financing Ctivity, Hasbullah Thabrany dan Kasatgas Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Kedeputian Pencegahan KPK, Kunto Ariawan, dan Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio.

Pada tahun 2020 pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran JKN. Stafsus Menteri Keuangan Ri, Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa terbitnya Perpres tersebut adalah salah satu upaya pemerintah untuk membangun ekosistem program JKN-KIS yang sehat dan berkesinambungan.

“Saat ini terjadi kesenjangan antara iuran dengan manfaat yang komprehensif. Sehingga untuk kesinambungan program perlu perbaikan ekosistem dengan mempertimbangkan tiga hal, pertama adalah penguatan JKN sebagai skema asuransi sosial yang bersifat wajib, kedua adalah manfaat yang dijamin adalah kebutuhan dasar kesehatan dengan kelas rawat inap yang standar, dan yang ketiga adlaah reviu iuran, manfaat, dan tarif layanan secara konsisten dan regular,” paparnya.

Kasatgas KPK, Kunto Ariawan mengimbuhkan, bahwa dalam menjaga kesinambungan program JKN-KIS, pemerintah tidak bisa sendiri, peran media pun sangat penting dalam membangun pemahaman mengenai program JKN-KIS serta potensi kecurangan yang ada didalamnya kepada masyarakat.

“Kita juga membutuhkan peran dari teman-teman media untuk membangun pemahaman mengenai program JKN dan potensi kecurangan yang ada didalamnya. Agar kita dapat bersama mengawal pelaksanaan program ini agar berkesinambungan,” imbuh Kunto.(Advertorial)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *