Peran Planner Dan Rekomendasi ke Pemerintah Daerah Untuk Penataan Ruang Maluku Yang lebih Baik

by
Adnan Affan Akbar Botanri. FOTO : DOK. PRIBADI

Berdasarkan pengalaman pribadi di tahun 2013 ketika bercerita dengan seorang Kepala Dinas di salah satu daerah di Provinsi Maluku, beliau menanyakan “bidang keilmuan perencanaan wilayah dan kota ada yah ?” Padahal bidang keilmuan ini sudah lama di Indonesia. Dapat dilihat dari berdirinya Jurusan PWK di ITB di tahun 1959. Untuk perkembangan praktik perencanaan di Indonesia dari masa ke masa dipengaruhi beberapa faktor menurut Prof. Achmad Djunaedi-Guru Besar PWK UGM dalam bukunya pengantar PWK yakni: 1) Perkembangan paradigma perencanaan di dunia: bermula dari master planning, berkembang ke rational comprehensive planning, kemudian disusul oleh strategic planning dan participatory planning. 2) Perubahan kepemerintahan dari Pemerintah (Kolonial) Hindia Belanda hingga Pemerintahan Pasca Orde Baru.

Tiap pemerintahan mempunyai orientasi politik yang dapat berbeda dan kebijakan penataan ruang yang berlainan. 3) Perkembangan pendidikan dan pelatihan perencanaan sejak tahun 1950-an sampai sekarang diadakan pelatihan kedinasan Pekerjaan Umum (yang tidak terbatas pada penataan ruang) hingga tahun 1980-an sampai sekarang perguruan tinggi PWK makin meningkat. Selain melalui pendikan tinggi, terdapat juga Pendidikan dan Latihan Jabatan Fungsional Perencana (Diklat JFP) yang dibina oleh Badan Perencanan Pembangunan Nasional.

Faktor yang ke-4) Pengaruh aliran perencanaan luar negeri: sampai tahun 1950-an penataan ruang kita dipengaruhi oleh “aliran” dari Negeri Belanda (“planologie”), terdapat beberapa tahap hingga kemudian menghasilkan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang kemudian berubah namanya menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 5) Perkembangan kelembagaan perencanaan, dimulai dengan penataan ruang menjadi urusan teknis bidang pekerjaan umum (PU) hingga kini menjadi Direktorat Jenderal Tata Ruang dan juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. 6) Perkembangan peraturan perundang-undangan perencanaan yakni sejak tahun 1947-1949 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan UU Pembentukan Kota dan Pengoperasionalannya (stadsvormingordonantie/SVO dan stadsvorming voor ordening/SVV) hingga akhirnya pada tahun 1992 Indonesia mempunyai UU pengganti SVO dan SVV yakni UU nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang kemudian diperbarui dengan UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berlaku hingga saat ini.

Terdapat juga Permen ATR nomor 1 tahun 2018, kemudian yang paling terbaru ialah Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai peraturan pelaksana dari UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki terobosan dalam percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), integrasi produk rencana tata ruang dengan Online Single Submission (OSS) serta pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah.

Perkembangan PWK di Maluku dimulai dengan dibukanya Program Studi PWK pada Fakultas Teknik, Universitas Pattimura di tahun 2014 serta terbentunya organisasi profesi yakni Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Maluku di tahun 2019. IAP sebagai organisasi PWK tertua dan terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara yang telah berdiri sejak tahun 1971 dengan kepengurusan anggota di 29 Provinsi dengan anggota lebih dari 2.500 perencana.

Perkembangan perencana di Maluku telah dimulai sejak lama ketika para mahasiswa dari Maluku memilih menuntut ilmu PWK di Makassar, Bandung, Yogyakarta, Malang dan daerah lainnya di Indonesia sejak tahun 1990-an hingga saat ini.  Berdasarkan data keanggotaan IAP, para perencana juga tersebar di beberapa daerah di Maluku seperti di Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan juga Kabupaten Kepulauan Aru serta profesi yang beragam yakni Dosen, PNS, Konsultan Perencana serta profesi lainnya bahkan sudah ada yang memiliki tingkat keilmuan S-2 dari Universitas besar di Indonesia seperti ITB, UGM dan Unhas.

Beberapa kegiatan besar IAP Maluku yang sudah pernah dilakukan juga seperti Diskusi Publik “Mitigasi Bencana Berbasis Penataan Ruang dan Pembangunan Berkelanjutan”, pasca kejadian bencana gempa di Provinsi Maluku pada bulan September 2019 dengan magnitudo 6,8 SR. Saat kegiatan tersebut IAP Maluku mengundang pembicara diantaranya yakni Bapak Ir. Bernardus Djonoputro yang saat itu merupakan Ketua Umum IAP Nasional, Bapak Dr. Djalaludin Salampessy, Bapak Abdul Halil Kastella, S.T., dan Bapak Dr. Ferad Puturuhu. Kegiatan lainnya yakni Link and Match Pendidikan dan Perencanaan antara IAP dan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).

ASPI juga merupakan organisasi terkait dunia perencanaan namun lebih ke gabungan program studi dan jurusan PWK yang ada di Indonesia seperti ITB, UGM, Undip, ITS, Unhas, dan juga Universitas lainnya. Kegiatan lainnya yakni Pelatihan Ahli PWK kerjasama dengan Dinas PUPR Provinsi Maluku. Pemateri pada saat kegiatan tersebut yakni Bapak Dr. Phil Hendricus A Simarmata & Bapak Adriadi Dimastanto, M.Ars. selaku Ketua Umum IAP Nasional dan Sekretaris Jenderal, Bapak Julius DJ. Madeten, M.T., selaku Ketua IAP Maluku, dosen ITB yakni Bapak Ridwan Sutriadi, PhD., Ibu Teti, PhD., dan Bapak Saut Sagala, PhD., dosen ITS yakni Bapak Adjie Pamungkas, PhD., dan dosen UI yakni Prof. Abimanyu.

Dengan semakin berkembangnya bidang PWK di Maluku harapannya perencanaan tata ruang di seluruh daerah di Maluku dapat menjadi lebih baik. Pelibatan tenaga ahli lokal dalam setiap pekerjaan juga diharapkan dapat difasilitasi OPD di Provinsi Maluku karena melihat produk tata ruang yang sudah ada terkesan dikerjakan kurang maksimal dan penulis optimis apabila dibantu dikerjakan oleh perencana lokal akan lebih baik.

Para perencana yang ada di Maluku juga sudah terdapat beberapa yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan juga Ketua Umum IAP telah mengingatkan “para perencana yang tidak bekerja dengan baik akan dicabut SKA-nya”.  Selain itu juga seperti yang tertuang dalam PP 21 tahun 2021 terkait pembentukan Forum Penataan Ruang yang nantinya akan mengajak asosiasi profesi (IAP), asosiasi akademisi (ASPI), asosiasi lain yang terkait dan tokoh masyarakat bersama OPD terkait seperti yang disampaikan Abdul Kamarzuki selaku Direktur Jenderal Tata Ruang dan juga Bapak Sofyan A. Djalil selaku Menteri ATR/BPN.

Dengan dibentuknya forum tersebut, diharapkan pekerjaan terkait tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan pekerjaan terkait tata ruang lainnya dalam ruang lingkup Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku agar dapat melibatkan tenaga lokal karena terdapat alumni PWK dari seluruh Indonesia, serta alumni PWK Unpatti yang akan berkiprah dalam dunia perencanaan di Provinsi Maluku sehingga akan ada regenerasi untuk merencankan ruang agar dapat menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan di seluruh daerah di Provinsi Maluku.

Penulis : Adnan Affan Akbar Botanri, S.T., M.Eng., IAP. (Dosen PWK, Universitas Pattimura)