Perlindungan Tenaga Kerja di Masa Pandemi, Oleh Susanto, Susanto Mahasiswa S1 Ilmu Hukum, UT Ambon

by
Susanto, Mahasiswa S1 Ilmu Hukum, Universitas Terbuka Ambon

Kasus pertama Corona di Indonesia Salat terjadi pada 2 Maret 2020. Dalam sebulan jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 1.528 orang yang kemungkinan besar akan terus bertambah. Pemerintah dalam hal ini sudah mengambil langkah-langkah preventif untuk memutus rantai penyebarannya, bahkan mengeluarkan status darurat bencana selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020.

Selain dari langkah-langkah pencegahan pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan yang tepat dalam membuat skema ekonomi di masa Pandemi. Yang dikhawatirkan aktivitas perekonomian terganggu bahkan sampai terjadi krisis ekonomi. Hal ini akan bermuara pada pemutusan hubungan kerja. Mungkin terlalu gamang menyebutnya, tapi mari lihat sejenak.

Dalam kurun satu bulan ini saja mulai terlihat beberapa sektor perekonomian yang terkena imbas dari Pandemi Corona. Mulai dari sektor Manufaktur, Perdagangan, sampai Pariwisata. Sektor pariwisata menunjukan dampak dari corona yang mempengaruhi bisnis pendukungnya seperti Hotel dan Restauran. Lesunya bisnis pariwisata di dunia maupun di Indonesia sudah terasa dengan sepinya hotel. Tak hanya di DKI Jakarta tapi juga di Ambon, Maluku. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani.

Maka ini tak jauh dari aroma pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun jadi momok bagi sebagian buruh dan pekerja di Indonesia. Tapi apa yang menjadi kekhawatiran bersama telah mulai ditujukan oleh beberapa pelaku usaha salah satunya dikutip dari detik.com Sekjen PHRI membenarkan bahwa Hotel Aryaduta milik Lippo Group yang terpaksa melakukan PHK terhadap sejumlah karyawannya. Ada lagi dari perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan PT Indosat Ooredoo Tbk juga dikabarkan melakukan PHK pada karyawannya.

Mengutip dari Kompas.com, Rabu 1 April 2020 President Serikat Pekerja Indosat, Roro Dwi Handayani mengatakan 677 karyawan PT Indosat Ooredoo Tbk (ISAT) menjadi korban PHK. Hal tersebut menurutnya adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jangan sampai situasi di masa pandemi dimanfaatkan  sebagai pembenaran bagi para pengusaha untuk merampingkan karyawan dalam bisnisnya sebagai upaya melancarkan strategi baru perusahaannya.

Biasanya klausa Force Majeure digunakan perusahaan sebagai pembenaran dalam praktik pemutusan hubungan kerja. Yang mana dalam masa Pandemi saat ini tidak sesuai karena belum memenuhi beberapa unsur pembuktian bahwa hal tersebut tidak dapat diatasi.

Sedangkan implikasi hukum keadaan memaksa force majeure adalah keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi itu ada tidaknya hanya jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasinya bahkan debitur sendiri yang bersangkutan tidak mungkin atau sangat berat untuk memenuhi prestasi.

Sebenarnya PHK dapat dilakukan perusahaan dengan memperoleh penetapan dari lebaga penyelesaian perselisihan hubungan indrustrial sesuai dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indrustrial. Didalam Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) juga memperlihatkan korelasi visi konstitusi didalamnya, dimana pekerja ditempatkan sebagai pelaku dan tujuan pembangunan sehingga peran dan kedudukannya sangat vital.

Perlindungan hukum bagi pekerja didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), ayat (2), UUD 1945. Apabila PHK terjadi harus mendapat kompensasi hak-hak dari pekerja/buruh yg di PHK berupa uang Pesangon, Uang Jasa, dan Penggantian hak sesuai dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No.2 Tahun 2004 di dalam menyelesaikan PHK.  Selain itu juga masalah perlindungan hak-hak tenaga kerja dapat kita lihat dalam TAP MPR No. XVII/ MPR/1998. Dalam bidang ketenagakerjaan Pemutusan Hubungan kerja.

Perusahaan sebenarnya dapat menekan biaya operasional serta cash flow dengan mengambil langkah pengurangan upah pada karyawan seperti mengurangi jam kerja atau dengan bergantian shift yang tentunya sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang ada dan membuat kesepakatan dengan pekerja dari pada harus mengambil keputusan PHK. Pengupahan sendiri tertuang dalam PP No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan PP No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan, hal ini bisa menjadi solusi sementara. Tetapi  jika memang ada keadaan yang memaksa pemutusan hubungan kerja haruslah sesuai dengan peraturan yang ada.

Loading...

UU No. 13 Tahun 2003 juga menyatakan kewajiban pengusaha melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya yang dihadapi, termasuk jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya di masa Pandemi ini. Perusahaan dalam menghadapi permasalahan dimasa Pandemi juga harus melihat hak-hak yang wajib diberikan kepada pekerjanya .

Dalam Pasal 164 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan PHK dapat dilakukan apabila perusahaan mengalami kerugian secara terus menenerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa Force Majeure. Force Majeure juga diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata menjelaskan bahwa kedua belah pihak haruslah memiliki etikat baik. Apa sebenarnya keadaan  memaksa/ force majeure, force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat.

Dalam hukum perburuhan terdapat hubungan kerja sebagai hukum privat yang mengikat pemberi kerja dengan buruh/pekerjanya. Sedangkan peran pemerintah yang mengatur wewenang negara dan hubungan terhadap masyarakat dalam menerapkan hukum publik tidak boleh ada suatu pertentangan maupun tumpang tindih, peraturan haruslah tegas dan memberikan kepastian hukum. Indonesia sebagai penganut civil law menerapkan hukum kodifikasi dalam menyusun undang-undang.

Dalam kasus PHK di masa Pandemi perlu adanya campur tangan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja melalui tripartit. Fungsi dari hal tersebut agar perundang-undangan yang dibuat pemerintah dapat diterima oleh pekerja dan pengusaha agar tidak menimbulkan keresahan bagi keduanya.

Perusahaan dalam mem-PHK karyawannya seharusnya melakukan perundingan lebih dulu dengan serikat pekerja agar keputusan dapat diterima baik dan tidak saling merugikan, apabila perusahaan tetap mengambil sikap yang  dengan mem-PHK karyawannya harus membayarkan pesangaon sesuai dengan Pasal 164 (3) UUK.

Klausa Force Majeure dalam masa Pandemi ini masih belum tepat untuk dijadikan alasan PHK oleh perusahaan, yang seharus dilakukan adalah melindungi dengan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan. Perusahaan dapat mengambil kebijakan  bisnis dalam menghadapi problem yang ada serta bersikap bijak dengan memberikan solusi pada masa Pandemi dengan memberdayakan karyawan. Mereka adalah bagian dari perusahaan aset bergerak yang dapat menambah nilai produktifitas dibidang lain. seperti promosi pruduk dengan tugas marketing saat masa Pandemi berlangsung.

Pemerintah sebenarnya berupaya mengatisipasi dalam mencegah gelombang PHK yang dilakukan oleh perusahaan dengan rencana menerbitkan surat utang baru (Recovery Bond) hal tersebut diambil karena dianggap dapat membuat perusahaan mempunyai uang yang cukup untuk beroperasi dan menggaji karyawan sehingga dapat memutus mata rantai PHK.

Solusi?

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memberdayakan karyawan di masa Pandemi misalkan dengan mengelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkotribusi dalam membangun ekonomi berkelanjutan perusahaan bekerja dan berinteraksi positif dengan karyawan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi saja tetapi juga dampak sosial dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup bersama.

Masa pandemi juga dapat di diatasi dengan inovasi mengganti hotel menjadi tempat karantina, yang sudah dilakukan di beberapa hotel yang ada dijakarta. Doni Monardo Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 mengatakan Dalam akun resmi BNPB Indonesia “Pemerintah daerah kita harapkan menyiapkan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah, mungkin ada hotel yang bisa dimanfaatkan yang bisa ditata kembali sebagai alih fungsi hotel menjadi tempat karantina bisa menekan jumlah pasien yang harus ditangani rumah sakit. Terutama jika pasien virus corona semakin meningkat”.

Pembentukan undang-undang atau peraturan yang baru boleh saja  mencantumkan Pandemi sebagai tambahan kalusa force majeure dikemudian hari jika dirasa perlu tentunya dengan melibatkan pengusaha dan pekerja dalam mengambil kebijakannya.karena segala bentuk pertimbangan haruslah tidak merugikan kedua belah pihak. (*)

 

Susanto, Mahasiswa S1 Ilmu Hukum, Universitas Terbuka Ambon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *