Pesan Menteri Sofyan di Hari Agraria Nasional,Termasuk di Maluku

by
Kepala Kanwil BPN Maluku Serahkan Sertifikat Tanah kepada pemiliknya

AMBON-Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku, Sabtu (24/9) memperingati Hari Ulang Tahun Undang –Undang Pokok Agraria (UUPA) ke 56 dan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTURA) ke II tahun 2016. Peringatan HANTURA ini dilakukan secara sederhana dengan inspektur upacara Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku Joconias Walalayo di halaman kantor itu dan dikuti ratusan pegawai serta para purna bhakti.
Peringatan HANTURA tahun ini bertemakan “Reformasi Agraria dan Tata Ruang yang berkeadilan”. Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dalam sambutannya yang dibacakan Joconias, meminta jajaran Kanwil ATR/BPN di Maluku agar fokus menjalankan program prioritas kementrian ini. Yakni, percepatan legalisasi aset secara sistematik, percepatan pengadaan tanah untuk mendukung program strategis pembangunan.Seperti untuk pembangunan PLTU, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, perkantoran pemerintah dan kilang minyak. Serta pelaksanaan reformasi agraria dengan sasaran tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, legalisasi aset masyarakat, lahan terlantar dan tanah kawasan hutan.
“Ketiga program prioritas tersebut harus diselesaikan sebagai bagian dari kontribusi jajaran Kementrian Agraria dan Tata Ruang dalam pembangunan, dan mesejahterakan rakyat,” kata Menteri Sofyan Djalil dalam sambutan itu. Jajaran BPN dan Tata Ruang juga diminta mengupayakan penyelesaikan berbagai sengketa dan konflik pertanahan baik untuk lahan hidup manusia maupun untuk kawasan hutan.
Menteri juga minta jajarannya meningkatkan kinerja pelayanan publik sebaik-baiknya dengan semangat kemudahan tetapi tidak menggampangkan, agar tanah dan tata ruang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. “Pelayanan publik di Kantor Kementrian ATR dan Badan Pertanahan Nasional harus lebih cepat, transparan dan pasti. Saya tidak mau mendengar lagi berita bahwa sertifikat tanah dan proses memperoleh hak perlu waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun,” katanya.
Ia menyatakan, jika proses mendapatkan sertifikat dilalukan secepatnya itu berarti warga dapat memanfaatkan sertifikat tersebut untuk kepentingan ekonomi, bisa menggandaikan sertifikat di bank untuk kegiatan usaha warga. Sehingga dengan begitu dapat mendorong kesejahteraan ekonomi warga. Sementara itu, Joconias menyatakan pihaknya saat ini juga memprioritaskan legalisasi aset tanah baik milik negara dan warga di pulau – pulau terluar di Maluku yang berbatasan dengan negara tetangga. Dalam peringatan HUT UUPA HANTURA ini juga diserahkan sertifikat 23 ribu bidang tanah program nasional untuk lahan pertanian, usaha mikro, perkantoran bagi penerimanya termasuk instansi pemerintah pada kabupaten di Maluku. ADI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *