Petinggi Adat Buru Minta Pemerintah dan Aparat Keamanan Tertibkan Gunung Botak

by
Kepala Adat Daratan Tinggi Manhalin Besan (tengah) didampingi sejumlah kepala soa (kepala adat) dataran tinggi Kabupaten Buru dalam jumpa wartawan di Desa Kubalahin Kecamatan Wayapo, Jumat (16/2.

TERASMALUKU.COM,-NAMLEA-Petinggi  adat  Kabupaten  Buru mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat serta  aparat TNI/Polri  untuk segera menghentikan  aktivitas penambangan emas secara  ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru.

Menurut para petuah adat, aktivitas penambangan secara ilegal dengan menggunakan cairan kimia, merkuri dan sianida makin marak terjadi lagi di kawasan Gunung Botak. Kondisi ini sangat berbahaya bagi lingkungan dan mengancam keselamatan hidup manusia, karena itu warga adat meminta aktivitas penambangan ilegal harus dihentikan.

“Kami minta kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, bapak-bapak aparat TNI/ Polri dapat menghentikan segala bentuk aktivitas penambangan ilegal yang ada di kawasan Gunung Botak. Aktivitas penambangan ilegal dengan menggunakan merkuri dan sianida makin marak dan sudah meresahkan kami warga adat,” kata Kepala Adat Daratan Tinggi Manhalin Besan didampingi sejumlah kepala soa (kepala adat) dataran tinggi Kabupaten Buru kepada waratwan di Desa Kubalahin Kecamatan Wayapo, Jumat (16/2.

BACA JUGA : Kapolres Buru dan Dandim Dihadang Ratusan Penambang Ilegal Gunung Botak

Manhalin Besan yang menjabat sebagai Hinolong Baman atau kepala adat tertinggi yang wilayahnya meliputi kawasan Gunung Botak ini mengaku warga adat di Kabupaten Buru menolak aktivitas penambangan ilegal di kawasan itu, sebab selain merusak lingkungan, aktivitas penambangan ilegal di kawasan Gunung Botak juga sangat mengancam keselamatan warga di Pulau Buru.

“Sapi dan buaya sudah mati, dan kita takut penggunaan mercuri dan sianida disana akan berdampak bagi kami. Bapak gubernur juga perna bilang bukan hanya lingkungan tapi manusia juga bisa binasa dengan penambangan illegal ini. Kami bingung kenapa aktivitas penambang ilegal dengan merkuri dan sianida makin marak lagi, padahal Gunung Botak  sudah ditutup atas perintah  Bapak Presiden Joko Widodo, ”ujarnya.

Manhalin Besar mengungkapkan tidak mau melakukan cara -cara adat  untuk menghentikan aktivitas penambangan ilegal di Gunung Botak  karena bisa memicu konflik warga. Karena itu Manhalin Besan minta pemerintah dan aparat keamanan bersikap tegas atas Gunung Botak.

Warga adat lainnya, Kepala Soa, Hatta Belen juga mendesak agar aparat TNI Polri dapat menghentikan aktifitas penambangan ilegal dan peredaran merkuri serta sianida di kawasan Gunung Botak. ”Kita menolak penggunaan merkuri dan sianida, karena itu sangat berbahaya bagi lingkungan dan masa depan kami,”katanya.

Warga adat meminta agar tambang tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan keuntunagn kepada masyarakat adat dan pemerintah. Mereka mengaku sangat mendukung pemerintah yang ingin menertibkan kawasan Gunung Botak agar warga tidak lagi khawatir akan terjadinya kerusakan lingkungan di kawasan itu.

“Sebab saat ini kita susah mau beli ikan karena takut dampak dari gunung botak, jangan sampai. Jadi kalau sampai ikan di laut sudah mati maka kita pasti akan celaka, jadi kami mohon aparat dapat membersihkan Gunung Botak dari aktivitas tambang illegal,”kata Ismail Belen, kepala soa lainnya.

Para petinggi adat ini juga mengecam adanya sebagian pihak yang  mengatasnamakan masyarakat adat di Buru untuk kepentingan terselubung di kawasan tambang Gunung Botak. Gunung Botak sendiri sudah ditutup Pemerintah Provinsi Maluku sejak akhir 2016 lalu untuk ke 25 kalinya. Namun saat  ada ribuan penambang dari berbagai daerah  melakukan aktivitas secara ilegal dengan menggunakan merkuri dan sianida  di Gunung Botak. (ADI)