Pincangnya Hukum Negaraku : Bukan Menghukum Kepala Desa, Pemerintah Justru Menghukum Dana Desa

by
Ubaiyana, S.H, Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UGM Yogyakarta. FOTO : DOK PRIBADI

Tidak ada yang pernah menyangka, bahwa akan terjadi pandemi yang mematikan ribuan manusia di dunia. Semua lini sektor juga dimatikan bertahap olehnya, termasuk sektor perekonomian. Melalui Inpres No.4 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran (termuat dalam Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia SP-18/KLI/2020), Presiden memulai langkah awal pengamanan sektor ekonomi Indonesia untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan dari bencana Covid-19 terutama yang menimpa daerah. Instruksi ini mengisyaratkan sekaligus menunjuk pemerintah desa sebagai komandan perang melawan Covid-19. Tidak lain karena Pemerintah Desa merupakan bagian dari sub sistem Pemerintahan Daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Kebijakan yang “Pincang”

Alih-alih berharap refocusing dan realokasi anggaran daerah dapat menekan angka penyebaran wabah, kondisi Indonesia hari demi hari malah terlihat semakin mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, lahirnya Permendes PDTT No.6 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa beserta Surat Edarannya dan Permenkeu No.40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, untuk mengatur lebih lanjut terkait pengalokasian BLT Desa, penegasan Padat Karya Tunai Desa dan Desa Tanggap Covid-19, disinyalir mengalami “kepincangan hukum” atau dalam hukum dikenal dengan ketidakpastian hukum, suatu kondisi dimana orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul ketidakpastian (uncertainty).

Ketidakpastian hukum adalah kebalikan dari kepastian hukum, yakni salah satu asas materi muatan peraturan perundang-undangan, yang menurut Sudikno Mertokusumo dimaknai sebagai suatu keadaan telah pastinya hukum karena ada kekuatan konkret. Hukum yang pasti, bertugas melindungi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang. Baik Permendes PDTT No.6 Tahun 2020 maupun Permenkeu No.40/PMK.07/2020, sama sekali tidak memuat sanksi yang tegas kepada pribadi kepala desa, apabila sewaktu-waktu abai/tidak patuh untuk merealokasi anggaran desa, baik dalam mengalokasikan BLT Desa, maupun dalam melaksanakan Padat Karya Tunai Desa atau membentuk relawan desa lawan Covid-19.

Pada Pasal 47A ayat (1) Permenkeu tersebut, sanksi yang diberikan justru berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan. Bukannya menghukum pribadi kepala desa selaku penanggung jawab, hukuman justru diberikan pada dana desa yang berpengaruh besar bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Ketentuan ini jelas berpotensi memberikan ruang kepada pemerintah desa untuk abai dalam menjalankan tugasnya. Ibaratnya “gue yang salah, uangnya yang dihukum”. Persoalan ini layak dipersoalkan, mengingat pemerintah desa yang abai dapat mengakibatkan kerugian materiil bagi masyarakat, seperti kesulitan ekonomi dan kerentanan tertular Covid-19, dan/atau kerugian immateriil, berupa hilangnya kesempatan mendapatkan kehidupan yang lebih baik akibat tertular Covid-19.

Masyarakat Yang Rugi, Melapor Saja

Memang bukan kali pertama, ketidakpastian hukum mewarnai kebijakan pemerintah Indonesia. Sudah sekian kali terjadi. Dosen Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Riawan Tjandra dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, menyebut bahwa hukum administrasi negara menyediakan kepada rakyat suatu jaminan terhadap tindakan pemerintah yang tidak tepat. Karena dalam aturannya, tindakan pemerintah harus sesuai dengan prinsip legalitas (berdasarkan peraturan perundang-undangan), terikat pada legitimasi (kesesuaian isi dengan hukum), dan wajib berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 8 ayat 2 UU AP).

Loading...

Beruntung, negara ini seimbang dalam tindakannya. Di satu sisi terdapat ketidakpastian, di sisi lain sarana yuridis penyelesaiannya mudah ditemukan. The one and only Ombudsman RI. Tidak banyak masyarakat yang tahu fungsi lembaga negara ini.  Lembaga ini dapat dengan mudah dan murah dimanfaatkan masyarakat desa yang diabaikan dan/atau ditindak sewenang-wenang oleh pimpinannya. Dalam ketentuannya, Ombudsman bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi (Selengkapnya lihat dalam Pasal 7 UU No.37 2008). Sejalan dengan definisinya, ketidakpatuhan dan pengabaian kewajiban hukum pemerintah desa sebagaimana yang disebutkan, dapat dilaporkan masyarakat sebagai perbuatan maladministrasi. Bukan secara kebetulan, argumen ini dilandasi dengan setidaknya 6 alasan, antara lain:

Pertama, ketidakpatuhan dan pengabaian termasuk dalam definisi tindakan administrasi pemerintahan, yang dalam pengertiannya adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 8 UU No.30 2014). Kedua, jika dikaji mendalam, ketidakpatuhan dan pengabaian yang dilakukan pemerintah desa merupakan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rosa Agustina bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan: hak subjektif orang lain, dengan kewajiban hukum si pelaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan kesusilaan (goede zeden), serta dengan kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Ketiga, ketidakpatuhan dan pengabaian yang dilakukan pemerintah desa termasuk dalam bentuk maladministrasi (Pasal 1 angka 3 UU No.37 2008). Keempat, penanganan bencana Covid-19 merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah termasuk pemerintah desa (Pasal 8 UU No.24 2007), sehingga memberikan konsekuensi hukum bagi para pemangku kewenangan. Kelima, penanganan bencana Covid-19 oleh pemerintah desa adalah bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintahan desa. Keenam, ketidakpatuhan dan pengabaian yang dilakukan pemerintah desa mengakibatkan timbulnya kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemerintah desa yang tidak patuh untuk merealokasi anggaran desa dan abai untuk menangani bencana Covid-19, dapat mengadukan atau membuat laporan kepada Ombudsman RI. Laporan dugaan maladministrasi akan diselesaikan melalui mediasi dan konsiliasi, tentu atas dasar permintaan para pihak. Jika ada pihak yang dirugikan, maka Ombudsman akan membuat rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi (Pasal 8 ayat (1) UU No.37 2008).

Pandemik Berhasil Diatasi Sama Dengan Menutup Gerbang Resesi

Mengutip catatan Budiman Tanuredjo dalam harian ini, Najib Azca memperingatkan akan terjadinya krisis kesehatan yang bisa saja berkembang menjadi krisis sosial dan politik, apabila tidak ditangani dengan baik. Ketidakpastian hukum yang memanjakan para kepala desa, menjadi bukti satu di antara banyak penanganan pemerintah yang belum baik dalam menangani bencana nasional Covid-19. Pemerintah perlu tegas dalam pemberlakuan kebijakannya. Jika kebijakan prioritas anggaran desa tegas diberlakukan, yang kemudian mengakibatkan anggaran BLT Desa ampuh mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat, Padat Karya Tunai Desa mampu menjadikan mereka mandiri, dan relawan lawan Covid-19 berhasil melandaikan penyebaran Covid-19, maka bayang-bayang terjadinya resesi ekonomi yang belakangan ini diungkap sejumlah media massa, menjadi sekedar iklan semata.

Penulis : Ubaiyana, S.H, Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UGM Yogyakarta, Penerima Beasiswa LPDP RI Tahun 2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *