Politik Identitas Boleh, Politisasi Identitas Jangan Oleh : Nardi Maruapey, Aktivis Mahasiswa

by
Nardi Maruapey

LONCENG pertarungan di Pemilu 2019 telah dibunyikan. Tahun ini akan menjadi tahun yang sangat sibuk dengan berbagai agenda-agenda politik. Bagaimana tidak sibuk, Pemilu yang berjalan kali ini secara serentak. Fenomena ini tentu akan menjadi sejarah dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.

Pemilu yang berlangsung secara serentak dilakukan antara Pilpres dan Pileg (DPR RI, DPRD Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPD) sehingga mengharuskan setiap kandidat dan tim untuk melakukan berbagai strategi demi mencapai satu kata yakni “Menang”. Salah satu strategi yang dilakukan adalah memainkan isu politik identitas.

Wawan Kuswandi dalam Geotimes (22/2/2019) mengatakan, “kalau saja kita berani ngomong jujur, sesungguhnya di belahan negara manapun di dunia, umumnya saat akan Pilpres atau Pilkada, politik identitas pasti selalu ada”. Politik identitas bentuknya macam-macam, bisa politik identitas agama, identitas kesukuan, identitas golongan, identitas ras, identitas gender, bahkan identitas profesi.

Politik identitas berpusat pada identitas bersama atau perasaan ‘kekitaan’ yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok. (Wikipedia). Sementara, politik identitas, menurut Abdillah (2002) merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas, atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa.

Kalaupun berpolitik dimaknai juga sebagai sebuah jalan untuk berjuang mencapai kepentingan rakyat. Maka menurut Tan Malaka bahwa harus ada massa sebagai basis kekuatan identitas. “Aksi massa adalah sebuah cara bagaimana mengubah kemauan rakyat menjadi tindakan rakyat,” kata Tan Malaka.

Di Indonesia politik identitas ini juga menguat dengan kemunculan diskursus Pemilihan Presiden yang mengusung tema-tema siapa yang merasa paling mewakili ulama atau siapa yang merasa paling milenial, misalnya. Gerakan-gerakan akar rumput pun mulai melakukan penetrasi politik dengan melakukan demo-demo pro LGBT, anti-LGBT, bela Tauhid, bela Islam, bela Ahok, dan lainnya.

Mengenai identitas yang diusung dalam pilpres, tampaknya hal itu lebih cenderung dominan untuk kepentingan politik semata. Namun identitas yang diperjuangkan oleh gerakan-gerakan akar rumput tampak lebih riil demi pengakuan.

Sedangkan, politisasi identitas artinya Identitas dipolitisasi melalui pendekatan dan interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa ‘sama’, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.

Akibatnya ketika identitas-identitas yang muncul saling punya pertentangan satu sama lain dan negara tak bisa mengatasinya, mereka akan menyebabkan konflik di masyarakat. Proses inilah yang menurut Fukuyama (2018) dalam bukunya “Identity: Contemporary Identity Politics And The Struggle For Recognitii ” yang membuat demokrasi liberal terancam. Selain membuat dinamika berdemokrasi terancam yang dalam istilah saya kehilangan kesehatannya tentu politisasi identitas juga jauh dari itu dapat membuat kesatuan dan persatuan kebangsaan dapat terpercaya belah.

Oleh karena itu, hemat saya politik identitas itu boleh saja diterapkan sebagai sebuah strategi berpolitik untuk memperkuat basis massa dengan pendekatan-pendekatan suku, ras, dan agama. Hal ini juga perkuat oleh Imam Shamsi Ali (Republika.co.id, 25/4/2018) bahwa sesungguhnya kecenderungan dan praktek politik identitas itu bukan sesuatu yang baru. Dan sejatinya kecenderungan ini telah ada sepanjang perjalanan sejarah kemanusiaan itu sendiri.

Bahkan dalam Al-Quran mengakui eksistensi tendensi pilihan identitas itu yang bunyinya “Dijadikannya manusia secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa” (Q.S. Al Hujurat) adalah bentuk pernyataan lain bahwa kecenderungan pilihan identitas itu menjadi bagian dari tabiat alami manusia. Sehingga mempermasalahkannya adalah kegagalan dalam memahami tabiat dasar manusia itu sendiri karena identitas itu adalah sebuah keniscayaan.

Jadi sekali lagi politik identitas itu boleh saja bahkan diperbolehkan, asalkan identitas itu tidak dipolitisasi dengan tujuan yang ekstrem sekaligus membahayakan sehingga menimbulkan konflik.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *