Protes Kebijakan Pelindo, Buruh Pelabuhan Ambon Mogok Kerja

by
Suasana Buruh tenaga bongkar muat di Pelabuhan Ambon mogok kerja pada Rabu (1/3). Foto : IAN

AMBON – Puluhan  buruh tenaga bongkar muat di Pelabuhan Ambon menggelar aksi mogok kerja   di depan pelabuhan itu pada  Rabu (1/3).  Mereka tidak melakukan aktivitas bongkar muat, dan hanya berkerumun di depan pelabuhan dan Kantor  Koperasi Tenaga Kerja Bongkat Muat (TKBM) kawasan pelabuhan itu.

Aksi ini  sebagai bentuk protes  atas peraturan PT. Pelindo Cabang  Ambon, yang mewajibkan para buruh pelabuhan memiliki kartu identitas dari  PT. Pelindo. Jika tidak, para buruh tidak diijinkan melakukan aktivitas bongkar muatan di pelabuhan. Buruh menilai peraturan tersebut  merugikan mereka.

“Kita mogok kerja, karena tidak bisa masuk di areal kontainer, sebab untuk masuk ke kawasan itu harus memiliki kartu pengenal. Bukan cuma para buruh yang diwajibkan memakai tanda pengenal,  tapi mobil truk  ekspedisi juga harus memakai tanda pengenal untuk beroperasi di kawasan kontainer,” kata seorang  buruh di Pelabuhan Ambon, Fadilah Suatrean.

Ia menyatakan, untuk membuat kartu pengenal, para buruh harus mengeluarkan uang sebesar  Rp 150.000, perorang. Sedangkan untuk mobil truk, 3 juta rupiah tiap mobilnya.  Kebijakan ini dinilai memberatkan para buruh kontainer.

“Sebelumnya kita bisa masuk saja tanpa tanda pengenal, yang penting membayar uang masuk pelabuhan sebesar 3.000 rupiah sekali masuk. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, karena harus punya kartu pengenal dari Pelindo,” kata Fadilah. Akibat aksi mogok ini, aktivitas bongkat muat barang dan jasa di Pelabuhan Ambon lumpuh total.

General Manager PT. Pelindo Cabang Ambon, Farid Padang menyatakan, pihaknya mewajibkan buruh   memiliki identitas termasuk mobil truk,  untuk meningkatkan status Pelabuhan Ambon dari Pelabuhan Konvensional menjadi Pelabuhan Peti Kemas.

Menurutnya, jika status Pelabuhan Ambon berubah  menjadi   Pelabuhan  Peti Kemas, maka akan berdampak pada distribusi barang yang masuk ke Kota Ambon lebih banyak lagi. Sehingga tidak terjadi kelangkaan barang dan harga barang di pasaran  bisa terkontrol.

“Kita hanya membantu perekonomian Maluku karena semakin banyak kapal yang masuk maka ekonomi Maluku semakin baik. Saya tidak meningkatkan tarif tapi hanya merubah tarif  pelabuhan konvensional menjadi tarif  masuk pelabuhan  peti kemas,” kata Padang.

Ia menyatakan, tarif tersebut bisa dibeli dengan paket perhari dan  pertahun untuk bisa melakukan aktivitas di dalam pelabuhan. Tarif untuk mobil truk perhari Rp 25.000, dan pertahun mencapai 3 juta rupiah tiap truknya. Sedangkan tarif pembuatan tanda pengenal untuk buruh tiap orang Rp 150 ribu.

“Kita sudah berikan aturan hanya masalahnya para buruh yang tidak mau mengeluarkan uang untuk membuat tanda pengenal. Padahal  pembuatan tanda pengenal itu sangat gampang dan langsung bisa diambil saat itu juga,” katanya. (IAN)