Puluhan Ekor Burung Nuri dan Perkici Hasil Sitaan Dilepas BKSDA Maluku

by
Kepala BKSDA Maluku Mukhtar Amin Ahmadi, melepasliarkan 78 ekor burung, terdiri dari burung Nuri Maluku (eos bornea) sebanyak 67 ekor dan 11 ekor burung Perkici Pelangi (Trichoglossus haematodus) ke hutan Dusun Masihulan Negeri Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Malteng, Jumat (13/4). FOTO : DOK. BKSDA MALUKU

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku melepasliarkan 78 ekor burung ke hutan Dusun Masihulan Negeri Sawai Kecamatan Seram Utara  Kabupaten Maluku Tengah, Jumat (13/4). 78 ekor burung yang dilepas itu terdiri dari burung Nuri Maluku (eos bornea) 67 ekor dan burung Perkici Pelangi (Trichoglossus haematodus) 11 ekor.

Pelepasan burung-burung itu ke habitatnya dilakukan langsung Kepala BKSDA Maluku Mukhtar Amin Ahmadi. “Kami melepasirkan puluhan ekor Burung Nuri Maluku dan Perkici Pelangi, kini burung-burung itu kembali hidup bebas lagi di habitatnya,” kata Amin dalam siaran pers yang diterima Terasmaluku.com, Sabtu (14/4).

Amin mengungkapkan, dipilihnya hutan di wilayah Dusun Masihulan sebagai tempat pelepasliaran burung, karena lokasi tersebut berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Taman Nasional (TN) Manusela yang merupakan habitat  burung Nuri Maluku dan Perkici Pelangi. Dan diharapkan burung burung tersebut dapat segera beradaptasi dan hidup liar sesuai dengan nalurinya.

Menurut Amin, burung-burung tersebut  merupakan hasil penyitaan pada kegiatan operasi bersama antara Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Seksi II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, BKSDA Maluku dan pihak kepolisian di  tempat  penampungan  burung  dekat  Pelabuhan  Slamet  Riyadi Ambon, pada 21 Pebruari  2018.

Burung tersebut hendak diperdagangkan secara ilegal oleh sejumlah warga yang tidak memiliki izin pengedar dari BKSDA Maluku, sehingga tim operasi menyita semua burung tersebut. Saat itu, para pedagang diberikan pembinaan dan pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dimasa mendatang serta akan mengurus ijin peredaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Amin, pasca penyitaan, burung tersebut tidak langsung dilepasliarkan karena adanya getah atau lem yang menempel pada bulu bulunya saat ditangkapi di alam sehingga perlu direhabilitasi terlebih dahulu. Setelah direhabilitasi di kandang Transit Paso milik BKSDA Maluku selama kurang lebih 40 hari, maka sesuai hasil pemeriksaan dokter hewan Balai Karantina Pertanian Ambon,  burung dalam kondisi sehat dan dinyatakan siap untuk dilepasliarkan.

Amin menjelaskan, Burung Nuri Maluku dan Perkici bukan termasuk satwa yang dilindungi undang-undang, dan oleh karenanya bisa diperdagangkan secara resmi, namun tetap dikendalikan dengan memberikan Quota. Amin menyebutkan, untuk tahun 2018, Maluku mendapatkan Quota dari Ditjen KSDAE KLHK sebanyak 626 ekor Nuri Maluku dan 916 ekor Perkici Pelangi. Menurut Amin, pemberian quota tersebut dimaksudkan agar populasi burung di habitatnya tetap terjaga dengan baik, dan bagi masyarakat yang hoby dapat memeliharanya sesuai dengan ketentuan.

Amin mengatakan, meskipun burung Nuri Maluku dan Perkici Pelangi bukan termasuk satwa yang dilindungi undang- undang, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf m UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, setiap orang dilarang untuk mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Bilamana  melanggarnya maka sesuai Pasal 78 ayat (12) dapat dipidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Amin mengungkapkan, pembelajaran bagi masyarakat, tidak boleh sembarangan melakukan peredaran satwa liar sekalipun yang tidak dilindungi karena ada ketentuan yang membatasinya. “Apalagi jika nyata-nyata bahwa  satwa tersebut  dilindungi,  maka  perbuatan  tersebut  merupakan pelanggaran  terhadap undang-undang  nomor 5 Tahun 1990 tentang  Konservasi   Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Laporkan pada call center BKSDA Maluku, jika anda menemukan pelanggaran peredaran TSL ilegal maupun tindak pidana kehutanan lainnya di 085244440772,” kata Amin. (ADI)